TEMPO.CO, Jakarta - Peradilan kasus korupsi e-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, yang dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum Irene Putri menyebutkan nama-nama besar dan punya pengaruh politik di negeri ini, Kamis, 9 Maret 2017, membuat mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas turut bicara.

KPK jilid 3, atau pada masa jabatannya dulu, menurut Busyro Muqoddas, sudah mulai menyentuh kasus e-KTP melalui aspek cegah dan penindakan secara integratif. "Kasus tersebut terindikasi corruption by design yang menjadi obyek bisnis kumuh dan gelap oleh oknum birokrat, anggota DPR, pebisnis, serta kelompok calo," kata Busyro dalam pesannya kepada Tempo.

Baca juga:
Pengamat Harapkan KPK Punya Nyali Bongkar Habis Kasus E-KTP
Ketika Para Saksi E-KTP Berkata, Setya Novanto Sampai Anas

Menurut Busyro, dulu pimpinan KPK telah merekomendasikan untuk tidak meneruskan desain e-KTP versi Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. "Pimpinan KPK merekomendasikan e-KTP yang berfungsi sebagai SIN (system identity number) yang multifungsi," ujarnya.

E-KTP multifungsi ini, Busyro menjelaskan, termasuk untuk kepentingan pemilu yang secure karena tidak memungkinkan penggunaan KTP palsu. "Kasus ini kini sudah dibungkus oleh KPK jilid 4," tuturnya.

Baca pula:
Korupsi E-KTP, Pengamat Politik Minta KPK Jangan 'Masuk Angin'

Busyro mengingatkan kepada jajaran KPK saat ini, "Sudah tampak serangan politik, yaitu melalui revisi UU KPK tanpa argumen dan nalar hukum, melainkan hanya bermaksud memutilasi KPK," ucapnya.

"Sekarang berpulang kepada pimpinan KPK untuk membuktikan loyalitas tunggalnya kepada KPK sebagai lembaga independen yang profesional. Saya kira, masyarakat sipil sebagai kekuatan demokrasi otentik akan mendukung KPK," kata Busyro Muqoddas. Dengan syarat, "Tentu saja, bila pimpinan KPK persisten dan berkomitmen tinggi dalam melawan korupsi politik dan state corruption ini."

S. DIAN ANDRYANTO

Simak:
Nama-nama Besar dalam Suap E-KTP, Ada Gamawan dan Yasonna Laoly
Larang Siaran Langsung E-KTP, Wina: Peluang Peradilan Tidak Jujur

Video Terkait:
Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa
Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidang
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP