TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie hari ini memantau langsung pelaksanaan pilkada serentak 2017 di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Jakarta. Banyaknya penduduk yang kehilangan hak suara dan kesalahan penyediaan TPS menjadi sejumlah evaluasi DKPP dalam pemilu kali ini.

”Kesalahan yang terjadi berbagai TPS beragam bentuknya, jadi kita akan segera panggil KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk membicarakan hal ini,” kata Jimly saat memantau TPS di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Februari 2017.

Baca juga: 100 Pemantau Negara Asing Tinjau Pilkada Serentak 2017

Pada dua TPS di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Jimly menemukan banyak para penghuni rutan yang seharusnya memilih tapi tak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Dari 3.861 penghuni rutan, 3.193 merupakan warga DKI, dan hanya 497 yang ikut memilih, sangat kecil sekali,” katanya. Jimly sangat menyayangkan hal ini terjadi karena keikutsertaan dalam pemilu merupakan hak konstitusional warga negara.

Banyaknya penghuni rutan yang kehilangan hak suara di Rutan Salemba, menurut Jimly, bukanlah akibat kesalahan petugas rutan. “Saya lihat petugas sudah profesional, tapi aturan yang barangkali keliru,” katanya. Dalam aturan yang baru, ujarnya, kepala rutan tidak memiliki wewenang untuk mengoreksi data penghuni lapas yang harus memilih dalam pemilu.

Baca pula: Ini Penyebab TPS Paslon Rawan Konflik Versi Ketua DKPP

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Rutan Salemba, Satrio Waluyo, yang menuturkan bahwa penghuni rutan selalu masuk dan keluar ataupun dipindahkan ke rutan lainnya. “Sedang saya sendiri tidak memegang KTP para penghuni rutan di sini, sehingga tidak bisa berbuat banyak.” Petugas KPU memang sudah datang ke Rutan Salemba, menurut dia, tapi tetap banyak penghuni yang tetap kehilangan hak suara.

Lalu, di satu TPS Khusus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat, Jimly kembali menemukan kesalahan prosedur pemilu. “TPS yang ada di rumah sakit harusnya jadi TPS Khusus yang hanya diperuntukkan untuk pasien,” ujar Jimly. Namun, dalam pantauannya, TPS ini difungsikan layaknya TPS umum yang juga melayani petugas rumah sakit.

Meskipun demikian, Jimly mengapresiasi tingginya (voters turn out) atau partisipasi warga untuk mengikuti pilkada serentak kali ini. “Sejauh yang saya temukan dalam pantauan ke beberapa TPS, angka partisipasi pemilih selalu di atas 70 persen, tentu ini ada peningkatan dari pemilu sebelumnya, yaitu pemilihan presiden 2014,” katanya.

Temuan-temuan di lapangan, menurut Jimly, akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan pemilu yang akan datang, salah satunya yaitu pemilu presiden 2019. “Saya melihat ini ada kesalahan para regulasi, sehingga perlu untuk ditinjau ulang apakah regulasi di KPU atau bahkan undang-undangnya sendiri,” kata Jimly.

FAJAR PEBRIANTO

Simak:
Politik Memanas, Menteri Pratikno:Jangan Diarahkan ke Istana
Laporkan Antasari, Tim Kuasa Hukum SBY Datangi Bareskrim