TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengatakan rencana aksi massa pada 11 Februari 2017 atau Aksi 112, kental dengan aroma politik. Tito menilai, aksi ini mengusung tuntutan terkait dengan kriteria pemimpin, padahal berdekatan dengan proses pemilihan kepala daerah DKI Jakarta.

"Sudah jelas ada pernyataan (aksi), sekaligus juga ada selembaran, kemudian di media sosial, bahwa ini akan berhubungan dengan pemilihan pasangan-pasangan tertentu, yaitu dalam pilkada di DKI," kata Tito dalam konferensi pers di main hall Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 10 Februari 2017.

Baca: Aksi 112, Rizieq: Tidak Ada Pengerahan Massa Turun ke Jalan

Tito menyayangkan hal ini, dan mengatakan masalah keagamaan sebaiknya tidak dikaitkan dengan masalah politik. Apalagi dikaitkan dengan pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang akan dilakukan pada 15 Februari 2017.

Agenda Aksi 112 pada akhirnya diubah, awalnya akan dilakukan long march dari Monumen Nasional menuju Bundaran Hotel Indonesia. Namun dari hasil kesepakatan dengan panitia aksi, Tito mengatakan aksi akan dipusatkan di Masjid Istiqlal. Itu pun akan diisi dengan kegiatan ibadah, seperti membaca Al-Quran dan tausiah.

Baca: Rizieq Temui Wiranto, Aksi 112 Jadi Dzikir di Istiqlal

Meski begitu, Tito tetap mewanti-wanti agar isi tausiah jangan bermuatan politik. Ia juga meminta agar isi tausiah tetap berpegang pada semangat beribadah dan tak membawa unsur-unsur politis.

"Jangan nanti spirit ibadah sedikit, kemudian tausiah yang beda-beda tipis sama orasi, tahu-tahu yang lebih banyak orasi, orasinya politik, kemudian menjelekkan orang lain, nah itu enggak boleh. Pendapat saya, itu tidak etislah," kata dia.

Rencana aksi yang pada awalnya berupa long march, dibatalkan karena rawan mengganggu ketertiban umum. Apalagi, kata Tito, sejumlah instansi keagamaan lain juga ikut mengimbau agar tak mengikuti aksi ini. Dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, hingga Majelis Ulama Indonesia juga telah memberikan imbauannya.

"Jalan kaki hari Sabtu, masih di hari kerja di jalan protokol itu menganggu. Apalagi mengusung isu politik. Oleh karena itu tegas dilarang," kata Tito.

EGI ADYATAMA

Baca juga:
Rizieq Mangkir Lagi, Polda Jawa Barat Terbitkan Surat Penjemputan
Fraksi Hanura Tuntut Chappy Hakim dan Freeport Minta Maaf