TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Dadang Rusdiana mengatakan partainya memprotes keras atas perlakuan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim terhadap anggota Komisi Energi dari Hanura Mukhtar Tompo dalam rapat kerja, Kamis, 9 Februari 2017.
"Tindakan tersebut sungguh tidak pantas dan memalukan, maka Fraksi Hanura menyatakan memprotes keras," kata Dadang, kepada Tempo, melalui pesan WhatsApp, Kamis malam, 9 Februari 2017.
Baca: Anggota DPR Mengaku Dibentak Bos Freeport, Begini Ceritanya
Fraksi Hanura, kata Dadang meminta manajemen pusat PT Freeport segera memecat Chappy Hakim dari jabatan presiden direktur karena sudah menunjukkan tindakan yang sangat memalukan. Selain itu, fraksinya juga menuntut agar ada permintaan maaf baik dari PT Freeport maupun dari Chappy.
"PT Freeport meminta maaf kepada Bangsa Indonesia dan Institusi DPR karena tindakan Chappy Hakim terhadap Pak Mukhtar Tompo adalah bentuk penghinaan terhadap parlemen dan terhadap rakyat Indonesia. Setiap pernyataan anggota DPR dalam rapat dijamin dan dilindungi oleh undang-undang," ujarnya. Dia juga meminta Chappy segera meminta maaf pada Mukhtar secara pribadi dan secara kelembagaan.
Untuk langkah selanjutnya, menurut Dadang, Fraksi Hanura akan mengambil langkah-langkah hukum dan juga politik atas tindakan Chappy tersebut.
Baca: Insiden Bentakan Chappy Hakim, Hanura Lapor ke Pimpinan DPR
Dalam rapat tertutup antara Komisi Energi dengan beberapa perusahaan tambang kemarin, Chappy diduga membentak Mukhtar setelah rapat usai. Mukhtar bercerita, dirinya dibentak dan ditunjuk-tunjuk saat ia mengajak Chappy bersalaman. "Mana kau! Jangan macem-macem! Siapa yang enggak konsisten," kata Mukhtar menirukan ucapan Chappy, seusai rapat di gedung parlemen, Senayan, Kamis, 9 Februari 2017.
Menurut Mukhtar hal ini berawal dari pernyataannya yang meminta Freeport konsisten terkait kewajiban membangun smelter sesuai Undang-Undang nomor 4 tahun 2009. Ia berujar, dalam rapat terakhir dengan Freeport, Komisi Energi telah menyatakan bahwa komitmen Freeport soal pembangunan smelter tidak benar.
Mukhtar mengaku belum mendapatkan permintaan maaf dari Chappy secara pribadi. Chappy, kata dia, hanya meminta maaf lewat media.
Direktur Utama PT Freeport Indonesia Chappy Hakim membantah telah terjadi pemukulan terhadap Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Mukhtar Tompo. “Tidak benar telah terjadi pemukulan sebagaimana pemberitaan di media. Hal ini sejalan dengan pernyataan Pak Mukhtar sendiri bahwa tidak terjadi pemukulan,” kata Chappy dalam keterangan tertulisnya, Kamis malam, 9 Februari 2017.
HUSSEIN ABRI DONGORAN | AHMAD FAIZ | RINA W.
