TEMPO.CO, Jakarta - Penyebaran berita bohong atau hoax melalui media sosial dapat mengakibatkan perpecahan. Bahkan, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan, penyebaran berita palsu membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang pada akhirnya memunculkan radikalisme,.

"Ingat... radikalisme muncul bukan karena uang, tetapi karena tidak punya pekerjaan. Itu salah satu penyebab seseorang bergabung menjadi bagian dari radikalisme," kata Didit saat membuka Rapat Koordinasi Intelijen, Teritorial dan Penerangan TNI 2017 di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 6 Februari 2017.

Menurut Didit, masifnya penggunaan media sosial (medsos) menjadi medan pertempuran baru oleh sekelompok masyarakat untuk mencapai tujuan, salah satunya dalam penyebaran informasi masih banyak terdapat berita bohong. Untuk menangkal berita hoax tersebut komunitas intelijen, teritorial dan penerangan tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. "Komunitas intelijen, teritorial dan penerangan harus memiliki kemampuan untuk mengcounter informasi hoax tersebut," ujar Didit.

Kasum TNI mengharapkan jajaran intelijen, teritorial dan penerangan agar dapat memberikan pemahaman kepada jajaran dibawahnya untuk dapat memberikan informasi yang positif kepada pimpinan sebelum menyampaikan pernyataan. Sehingga berita negatif dapat dinetralisasi secara maksimal menjadi berita positif. "Jajaran Penerangan TNI tidak boleh ketinggalan dalam mengakses informasi secara langsung sebelum dilakukan evaluasi atau analisis," kata Didit.

Kasum TNI menyampaikan bahwa rapat koordinasi yang dilaksanakan di tingkat Mabes TNI merupakan wahana silaturahim dalam suatu komunitas intelijen, teritorial dan penerangan untuk mengaksespelaksanaan Program Kerja Tahun Anggaran 2016. "Pelaksanaan program-program kerja yang telah digulirkan dari hasil tersebut, maka penyempurnaan berbagai kegiatan wajib hukumnya untuk dilaksanakan."

Rakor intelijen, teritorial dan penerangan TNI 2017 diikuti oleh 448 peserta, terdiri atas 140 peserta rakor intelijen, 188 peserta rakor teritorial dan 120 peserta rakor penerangan TNI. Rapat koordinasi bertujuan menyampaikan evaluasi program kerja tahun anggaran tahun anggaran 2016 serta penyampaian program kerja tahun 2017, khususnya hal-hal menonjol terkait dengan kebijakan Panglima TNI Bidang Intelijen, Teritorial dan Penerangan TNI.

ANTARA