Menteri Hukum dan HAM Indonesia, Patrialis Akbar di kantornya Departemen Hukum dan Ham kawasan H R Rasuna Said, Kuniangan, Jakarta, 26 Januari 2009. Dalam karirnya, Patrialis pernah menjadi anggota DPR-RI dua periode 1999-2004 dan 2004-2009, Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, dan kini menjabat sebagai Hakim konstitusi masa jabatan 2013 - 2018. Dok.TEMPO/ Novi Kartika
TEMPO.CO, Jakarta - Hakim konstitusi, Patrialis Akbar, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu malam, 25 Januari 2017. Penyidik KPK menangkap Patrialis saat diduga tengah menerima suap di Grand Indonesia, Jakarta Pusat.
Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Patrialis ditangkap bersama dengan 10 orang yang berkaitan dengan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Suap itu diindikasikan sebagai pemberian hadiah atau janji terkait dengan uji materi.
Berikut ini komentar beberapa pihak terkait operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap Patrialis.
Jusuf Kalla, Wakil Presiden "Tentu kami merasa prihatin kalau ada kasus begitu. Biar proses hukum yang nanti menentukan."
Arief Hidayat, Ketua Mahkamah Konstitusi "Ya Allah, saya mohon ampun. Saya tidak bisa menjaga Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya."
Farid Wajdi, Juru Bicara Komisi Yudusial "Atas peristiwa tersebut, Komisi Yudisial merasa prihatin dan sangat menyayangkan. Di tengah usaha banyak pihak dalam membenahi dunia peradilan, integritas profesi hakim kembali tercoreng, lagi-lagi akibat perbuatan tidak patut yang dilakukan segelintir oknum.
Ini harus dijadikan pelajaran dan masukan evaluasi bagi semua pihak mengingat kejadian itu bukanlah yang pertama. Terdapat hal mendasar yang harus diperbaiki. Di mana kekuasaan yang tanpa kontrol berpotensi menjadi penyelewengan, tidak terkecuali pada ranah yudikatif."
Bambang Soesatyo - Ketua Komisi III DPR "Kami di komisi III DPR tentu saja kaget luar biasa dan prihatin jika OTT itu terkait dengan keputusan MK. Ini bisa meruntuhkan kredibilitas MK. Tidak ada seorang pun yang rela MK hancur dan kehilangan kepercayaan masyarakat.
Kami minta ketua MK segera melakukan konsolidasi dan pembersihan ke dalam secara tegas dan terukur. Serta secepatnya memberikan penjelasan ke masyarakat luas."
Yurdaniati, Kakak Kandung Patrialis Akbar "Saya tidak percaya, saya baru mengetahui info ini dari televisi dan kami terkejut akan hal itu. Dia (Patrialis) itu memiliki pesantren di Padang dan saat ini sedang membangun pesantren di kawasan Puncak."
