TEMPO.CO, BOGOR - Rencana rapat kerja hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI yang akan digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Pancasila dan Konstitusi MKRI di Jalan Raya Puncak, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, diduga dibatalkan. Pembatalan ini dilakukan setelah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pejabat Mahkamah Konstitusi berinisial PA, Rabu malam, 25 Januari 2017.

Baca juga:
Kasus Patrialis Akbar, Ketua MK: 8 Hakim Siap Beri Keterangan
Patrialis Akbar Ditangkap KPK, Ini yang Lagi Diuji-materi MK

"Semua pejabat dan hakim MK yang rencananya akan raker sudah pulang ke Jakarta, dan sebagian besar pegawai MK yang masih ada di Pusdiklat MK Puncak pun rencananya mau pulang lagi," kata Mulyadi, petugas keamanan di Pusdiklat MK di Puncak, Cisarua, Kamis, 26 Januari 2017.

Mulyadi mengatakan, rencananya, raker hakim dan pegawai Mahkamah Konstitusi yang digelar di gedung Pusdiklat Pancasila dan Konstitusi MKRI di Puncak, Cisarua, ini berlangsung dua hari. "Rencananya akan digelar dua hari dan sekarang hari pertama pembukaan raker," ujarnya.

Bahkan acara pembukaan raker hakim tersebut pun belum sempat dilaksanakan, karena Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK M. Guntur Hamzah, bersama pimpinan dan hakim MK, kembali ke kantor MK di Jakarta. "Tadi Pak Sekjen MK M. Guntur Hamzah cuma melakukan briefing doang sebentar, tidak sempat membuka acara raker, dan dia bilang ada tugas lain di Jakarta," kata Mulyadi.

Simak:
Harta Patrialis Tersebar dari Bekasi, Jakarta, sampai Padang
Penggugat UU Peternakan Bersyukur Patrialis Akbar Ditangkap

Berdasarkan informasi terakhir yang diterima petugas keamanan di Pusdiklat Pancasila dan Konstitusi, semua pejabat dan hakim dikumpulkan di Jakarta. "Di sini tidak ada pejabat yang berwenang. Semua dikumpulkan di Jakarta untuk memberikan keterangan langsung di gedung MK," katanya.

Sementara itu, puluhan peserta raker dan pegawai MK yang sudah hadir di gedung Pusdiklat MK di Puncak, Cisarua, rencananya akan kembali ke Jakarta. "Informasinya rakernya dibatalkan. Ini puluhan pegawai MK yang sempat bertahan di sini pun mau pada pulang lagi ke Jakarta," ucap Mulyadi.

Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Puncak, Cisarua, Bogor, ini memiliki seluas 14.282 meter, yang terdiri atas 7 bangunan utama dengan sarana dan prasarana, yakni Graha Konstitusi I, dengan 12 unit rumah untuk tempat menginap narasumber.

Adapun gedung Graha Konstitusi II digunakan sebagai ruang perkantoran, perpustakaan, dan poliklinik, sedangkan Graha Konstitusi III diperuntukkan sebagai ruang kelas utama dengan kapasitas 200 orang peserta didik, juga 8 ruang diskusi dengan kapasitas 25 orang.

M SIDIK PERMANA.