TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo minta Badan Restorasi Gambut (BRG) segera memperbaiki tata kelola gambut untuk tujuh provinsi di 2017 dengan memperhatikan manfaat bagi masyarakat selain mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Permintaan yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kebakaran Hutan dan Lahan pada Senin, 23 Januari 2017 lalu tersebut, menurut Kepala BRG Nazir Foead, juga mengharuskan badan yang dipimpinnya untuk lebih masif membenahi tata kelola gambut. "Jadi, fungsi budidaya harus juga dilihat," kata dia di Jakarta, Rabu, 25 Januari 2017.

Baca juga: 2017, Restorasi Gambut Ditargetkan Capai 400 Ribu Hektare

Ada sekitar 15.000 sekat kanal yang telah dibangun hingga 2016, dan Presiden, menurut Nazir, meminta agar lebih banyak lagi yang dibangun di 2017. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BRG, dan Pemerintah Provinsi harus membuat sekat kanal lebih banyak.

BRG, menurut Nazir, akan melanjutkan pembuatan sekat kanal dan sumur bor dengan sebelumnya berkonsultasi dengan masyarakat sekitarnya. Langkah ini diambil untuk memastikan agar masyarakat ikut menjaga sekat kanal yang telah dibangun tersebut, mengingat ada pula sekat yang telah dibangun dijebol lagi seperti yang terjadi di daerah Sebangau, Kalimantan Tengah.

Selain itu, kata dia, pada 2017 ini akan dicoba cara pembasahan gambut lainnya yang akan dilakukan bersama Dinas Pekerjaan Umum di Kalimantan Selatan. Caranya adalah membasahi gambut dengan membuat jalur irigasi dari sungai ke hutan lindung yang berdekatan dengan Area Pengembangan Lain (APL) dan tidak begitu jauh dari Bandar Udara Syamsudin Noor yang sering terkena kabut asap.

Simak pula: Jokowi Minta Angka Kebakaran Hutan Ditekan

"Sekat kanal dan sumur bor sudah dibuat tapi sepertinya tidak cukup karena sering sekali di sana kabut asap menutupi bandara. Kalau cara ini berhasil kita akan petakan mana daerah vital seperti ini yang juga harus pakai cara seperti ini," ujar dia.

BRG juga akan mulai melakukan intervensi ke kawasan lindung dan konservasi yang ikut terbakar di 2015. Anggaran untuk itu akan menggunakan dana BRG dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), namun pengerjaannya khususnya kawasan konservasi akan lebih baik jika Kementerian yang melaksanakannya karena akan lebih paham.

"Tahura (Taman Hutan Raya) Jambi mulai diintervensi 2017, di Kabupaten Pulang Pisau (Kalimantan Tengah) juga kawasan lindung diintevensi. Usulan area konservasi lain yang direstorasi 2017 ada di Air Sugihan (Sumatera Selatan), Taman Nasional Berbak (Jambi), Giam Siak Kecil Bukit Batu (Riau), dan tentu koordinasi dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem," ujar Nazir.

Lihat pula: Wiranto Minta Ada Anggaran Khusus Pencegahan Kebakaran Hutan

Sedangkan target restorasi untuk perusahaan di 2017 yang mencapai 282.189 hektare (ha) dan masih akan ditambah dengan 600.000 ha yang belum tergarap perusahaan di 2016. Perusahaan akan mendapat arahan dari BRG bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk pengerjaannya.

BRG, lanjutnya, sekarang ini sedang mengkoordinasikan 25 surat penugasan restorasi untuk perusahaan dengan Direktur Jenderal Perkebunan, Dirjen PHPL, dan perusahaan bersangkutan. "Jadi, misalnya kami menugaskan restorasi dengan menggunakan peta gambut BRG, tapi perusahaan kembalikan itu karena menganggap peta BRG kebesaran atau ternyata gambut sudah tidak dalam, ya kami verifikasi dulu lagi. Kami hormati juga apa yang jadi keberatan mereka".

Baca pula: Kemarau Diprediksi Panjang, Sumatera Selatan Cegah Kebakaran

Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut Myrna A Safitri mengatakan di 2017 konsultasi dengan masyarakat tetap akan banyak dilakukan, pembangunan kapasitas termasuk pelatihan dilakukan untuk masyarakat bagaimana cara mengelola lahan gambut tanpa harus membakar.

Pelatihan membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menurut dia, juga bisa dilakukan sehingga di tahun berikutnya sudah ada wadah menjalankan kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari lahan gambut di tahun sebelumnya.

Menurut Myrna, ada sekitar 1.205 desa yang perlu diintervensi, dan sejauh ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sudah mendampingi masyarakat di empat kabupaten untuk 104 desa.

ANTARA

Baca juga:
Rizieq Syihab Diimbau Tak ke Jawa Timur
3 Mahasiswa UII Tewas, Anggota Mapala Senior Buka Mulut