TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Komisaris Jenderal Dwi Priyatno mengatakan sedang berkoordinasi dengan Ombudsman RI mengenai fungsi Saber Pungli. Dwi menanggapi positif rekomendasi Ombudsman mengenai perlunya evaluasi terhadap satgas tersebut.
"Nanti, tiga bulan dievaluasi dan Ombudsman termasuk di dalamnya. Ada di bagian pencegahan, kalau tidak salah," ujar Dwi di Balai Media Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Kamis, 5 Januari 2017.
Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri itu meyakinkan kinerja Saber Pungli sudah tampak dari intensitas penanganan laporan. Dwi pun menanggapi catatan tahunan Ombudsman pada 30 Desember 2016 lalu yang mendesak evaluasi terhadap Saber Pungli yang dianggap belum efektif.
Kebijakan pengaturan pungli pun dinilai sudah ada sejak lama di berbagai lembaga pemerintah. "Kan ada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 yang menginstruksikan pemberantasan korupsi, di mana seluruh lembaga diinstruksikan. Ini bagian dari Reformasi hukum," kata Dwi.
Reformasi itu, menurut Dwi, berlanjut dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim khusus penanganan pungli. "Ini perintah Presiden dan Ombudsman ada di dalamnya," ujar Dwi. Salah satu prestasi Saber Pungli yang diungkit Dwi adalah keberhasilan melakukan 71 operasi tangkap tangan di berbagai institusi pusat dan daerah.
"Titik beratnya (banyak ditemukan) di pelayanan publik. Ada beberapa instansi, seperti Polri, Bea Cukai, pengurusan paspor, sampai masalah pertanahan," kata Dwi.
YOHANES PASKALIS
Berita terkait
Dugaan Maladministrasi Seleksi Anggota Bawaslu Solo Dilaporkan ke Ombudsman RI
27 Agustus 2023
Latar belakang pelaporan itu berkaitan dengan adanya kejanggalan dalam tahapan seleksi anggota Bawaslu Kota Solo.
Baca SelengkapnyaOrang Tua Keberatan Uang Sekolah, Ombudsman NTT: Bedakan Pungutan dan Sumbangan
4 Agustus 2023
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton mengingatkan penyelenggara sekolah.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Temukan Administrasi Tanah IKN Kacau, Berikut Seluk-beluk Lembaga Ombudsman
30 Juli 2023
Ombudsman kemudian menyarankan agar pemerintah lebih memperjelas semua wilayah IKN sebelum ibu kota baru ini terbentuk.
Baca SelengkapnyaOmbudsman: Insentif Kendaraan Listrik Dinanti Masyarakat
14 Februari 2023
Jajak pendapat Komisi Ombudsman menunjukkan, 90 persen responden menyatakan setuju dengan pemberian insentif kendaraan listrik bagi konsumen.
Baca SelengkapnyaViral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya
22 Juli 2022
Polda Metro Jaya menyelidiki viral video dugaan aksi pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi terhadap para sopir truk.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Umumkan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemerintah
29 Desember 2021
Acara Ombudsman ini dilakukan sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Baca SelengkapnyaCegah Penyelewengan Subsidi Pupuk, Ombudsman Sarankan Ada Tim Pengawas Gabungan
30 November 2021
Ombudsman Republik Indonesia menyarankan pembentukan tim pengawas gabungan untuk mencegah adanya penyelewengan dari program pupuk bersubsidi.
Baca SelengkapnyaKesedihan Novel Baswedan: Pemerintah Diam, Wibawa Hukum Jatuh
1 Oktober 2021
Novel Baswedan dkk per 30 September tak lagi sebagai pegawai KPK. Ia mengatakan sedih, bukan karena dirinya diberhentikan pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaMas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri
18 Juni 2021
Untuk pengelolaan wisata, Pemkab Kediri sudah menggunakan sistem Transaksi Non Tunai (TNT). Sistem berbasis elektronik ini meminimalisir praktik pungutan liar.
Baca SelengkapnyaHendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli
26 April 2021
Melalui sistem #LaporHendi, Walikota Semarang Hendrar Prihadi mendapat laporan adanya pungli Rp 300 ribu oleh oknum pegawai Kelurahan Muktiharjo Kidul.
Baca Selengkapnya