Polda Tetapkan Eks Bupati Sula Tersangka Kasus Lahan Bandara  

Reporter

Senin, 26 Desember 2016 17:52 WIB

Bupati Kepulauan Sula, Maluku Utara (Malut) Hi. Ahmad Hidayat Mus menonton Pacuan Kuda Talibo Derby 2013 di Arena Pacua Kuda Pulo Mas, Jakarta, Minggu (10/3). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Ternate - Kepolisian Daerah Maluku Utara menetapkan bekas Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandar Udara Bobong, Kepulauan Taliabu. Pembebasan lahan bandara itu disinyalir merugikan keuangan daerah Rp 4,6 miliar.

Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara Komisari Besar Mansur, penetapan Hidayat Mus sebagai tersangka diputuskan setelah polisi menemukan dua alat bukti. Penetapan tersangka, kata dia, juga sebagai wujud keseriusan polisi mengusut kasus Bandara Bobong.

"Ada empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Ahmad Hidayat Mus. Karena itu, kasus ini masih terus dikembangkan," kata Mansur, Senin, 26 Desember 2016.

Mansur berujar, dalam kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong, tiga berkas perkara tersangka bahkan sudah ada yang memiliki putusan pengadilan. Polisi, kata dia, untuk sementara sedang menuntaskan berkas perkara Hidayat Mus. “Saat ini, kami masih akan memeriksa lagi yang bersangkutan,” ujar Mansur.

Saat dihubungi Tempo terkait dengan penetapan tersangka oleh polisi, Hidayat tidak menjawab. Disambangi ke rumahnya, dia sedang tidak berada di tempat. “Tuan rumah sedang tidak di rumah,” ujar salah satu penjaga keamanan sembari menutup pagar rumah.

Selain kasus pembebasan lahan Bandara Bobong, Hidayat terseret kasus korupsi pembangunan Masjid Raya Sula. Namun proses hukumnya mengalami pasang-surut. Hingga Kapolda Maluku Utara berganti beberapa kali, dari Brigadir Jenderal Affan Richwanto, Brigadir Jenderal Mahfud Arifin, Brigadir Jenderal Sobri Effendi Surya, Brigadir Jenderal Zulkarnain, sampai kini Brigadir Jenderal Tugas Dwi Aprianto, kasus ini belum juga tuntas.

Kasus ini bahkan sempat dihentikan saat pemilihan kepala daerah Maluku Utara digelar pada 2013. Polisi beralasan, penghentian sementara kasus itu untuk menghindari tudingan politisasi. Pengusutan kasus dilanjutkan seusai pilkada.

BUDHY NURGIANTO

Baca juga:
Rizieq Shihab Dipolisikan PMKRI, Dituding Menistakan Agama
Penjelasan Kapolri Soal Telegram Rahasia
Ini Tanda 'Pengantin' Teroris Akan Bom Waduk Jatiluhur?

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

KontraS Minta Penyelidikan Kasus Dugaan Penyiksaan Mahasiswa di Halmahera Utara

6 Oktober 2022

KontraS Minta Penyelidikan Kasus Dugaan Penyiksaan Mahasiswa di Halmahera Utara

KontraS mengungkapkan adanya dugaan penyiksaan terhadap seorang mahasiswa karena mengkritik polisi di Halmahera Utara.

Baca Selengkapnya

Tim SAR Cari Korban Kapal Terbakar di Perairan Maluku Utara

30 Mei 2021

Tim SAR Cari Korban Kapal Terbakar di Perairan Maluku Utara

Kapal terbakar di Maluku Utara sedang mengangkut 275 penumpang dan 14 ABK. Satu penumpang masih dalam pencarian.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Penerima Duit Korupsi Eks Bupati Kepulauan Sula Menurut KPK

23 November 2018

Penerima Duit Korupsi Eks Bupati Kepulauan Sula Menurut KPK

Menurut KPK, duit diberikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Sula Iwan Mansur Rp 265 juta, Kajari Kepulauan Sula Rp 35 juta,dan jaksa Rp 7,5 juta.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya