TEMPO Interaktif, Jakarta:Untung Sastra Wijaya, terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan segel surat suara pemilihan umum 2004, dituntut hukuman penjara 10 tahun enam bulan. Jaksa penuntut Tumpak Simanjuntak juga meminta hakim agar menghukum Untung membayar denda Rp 500 juta karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Untung juga harus mengganti kerugian negara sebesar Rp 3,5 miliar. "Untung terbukti telah melawan hukum dan memperkaya diri sendiri dalam pengadaan segel surat suara pemilu 2004," kata Tumpak membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, siang ini. Tumpak menjelaskan, pengadaan segel surat suara oleh Untung selaku Direktur PT Royal Standard -rekanan KPU - dilakukan melalui penunjukan langsung. Untung telah memperkaya diri sendiri dalam proses pengiriman segel surat suara ke seluruh wilayah di Indonesia. Menurut Tumpak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan harga ongkos kirim sebesar Rp 11 per keping kepada PT Royal Standard. Namun pengiriman segel surat suara justru dikirimkan melalui PT Pos Indonesia dan Tiki JNE dengan harga dibawah ongkos kirim yang diberikan oleh KPU. Agoeng Wijaya
Berita terkait
Diduga Korupsi, Kejaksaan Panggil Komisioner KPU Karawang
21 Maret 2016
Kejaksaan telah memeriksa 35 pegawai KPU atas dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaTim Seleksi Calon KPU-Bawaslu Didesak Terbuka
16 Februari 2012
Tim diminta untuk mempertimbangkan aspek pengalaman di bidang
pemilu dan kepemimpinan.
Sopir Andi Nurpati Minta Maaf kepada Ketua KPU
3 November 2011
Sebuah surat bisa diterima dimana saja.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Tegaskan Keberadaan Surat Asli MK
3 November 2011
"Andi Nurpati tidak yakin surat yang dibawa Matnur asli dari Mahkamah Konstitusi."
Baca SelengkapnyaDPR Panggil Dewan Kehormatan KPU Besok
13 Juli 2010
"Sesuai peraturan perundangannya yang naik adalah calon anggota KPU di urutan berikutnya," kata Ketua Komisi Pemerintahan Daerah Chairuman Harahap.
Presiden Segera Teken Surat Pemberhentian Andi Nurpati
9 Juli 2010
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meneken surat keputusan pemberhentian Andi Nurpati anggota Komisi Pemilihan Umum, dalam satu dua hari ini.
Baca SelengkapnyaSanksi bagi Andi Nurpati Diharapkan Beri Efek Jera
30 Juni 2010
"Supaya anggota KPU yang lain tidak melakukan tindakan yang sama, hingga periode kerja komisioner berakhir pada 2011," kata Hadar saat dihubungi Tempo, Rabu (30/6).
Baca SelengkapnyaAndi Nurpati Disidang Untuk Dua Kasus
28 Juni 2010
"Pusat subjeknya sama yaitu Andi Nurpati, dan sidangnya dijadwalkan besok (Selasa 29/6) sore,"u kata Jimly Assiddiqie, anggota DK di kantor KPU, Jakarta, Senin (28/6).
Kasus Andi Nurpati Harus Cepat Diselesaikan
28 Juni 2010
"Telah jelas dan cukup fakta agar DK bersidang dengan cepat untuk memutuskan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Andi Nurpati, " kata anggota Komisi Pemerintahan Arif Wibowo, Senin (28/8).
Andi Nurpati: Surat itu Tidak Dibuat Sendiri
21 Juni 2010
Andi Nurpati menyatakan surat KPU soal Pemilukada Kabupaten Toli toli bukan hasil karyanya sendiri.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Unri Bantah Ada Mahasiswa Baru Mundur Akibat Tak Bisa Bayar Kuliah: Hampir 50 Persen Dapat UKT Rendah
26 menit lalu
