9 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat  

Reporter

Selasa, 1 November 2016 10:59 WIB

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian saat memimpin pelantikan Wakapolri yang baru di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, 10 September 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal M. Tito Karnavian memimpin upacara kenaikan pangkat sembilan perwira tinggi Polri di ruang rapat utama Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 1 November 2016. Mereka adalah pejabat kepolisian dan kepala kepolisian daerah yang baru-baru ini berpindah jabatan.

Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Inspektur Jenderal Lutfi Lubihanto naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal. Dia dilantik sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan pada 12 Oktober 2016.

Dua polisi berpangkat brigadir jenderal naik pangkat ke inspektur jenderal. Mereka adalah Kepala Divisi Hukum Polri, Inspektur Jenderal Raja Erizman, dan Inspektur Jenderal Remigius Sigid Tri Hardjanto. Remigius Sigid adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK.

Ada pula polisi berpangkat komisaris besar yang kini berpangkat brigadir jenderal, yaitu Brigadir Jenderal M. Syahrir, Kepala Biro Teknologi Informasi Divisi Teknologi Informasi Polri. Berikutnya adalah Widya Iswara Madya Sekolah Pimpinan Polri Brigadir Jenderal Baharudin Djafar, Kepala Biro Binopsnal Polri Brigradir Jenderal Eddy Sumintro Tambunan, dan Kepala Polda Banten Brigadir Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ada juga Direktur Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan BNN Brigadir Jenderal Suprayitno serta Brigadir Jenderal Abdul Hasyim Gani yang ditugaskan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

REZKI ALVIONITASARI

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

5 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

5 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

5 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

5 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

5 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

19 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

21 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

32 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

33 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

34 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya