Aliansi Mahasiswa untuk Munir (Amuk Munir) konferensi pers tuntut pemerintah segera sampaikan laporan TPF Munir,di LBH Jakarta, 25 Oktober 2016. TEMPO/DENIS RIANTIZA
TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Joko Widodo segera membentuk Tim Pencari Fakta baru untuk menyelesaikan perkara hukum kematian aktivis HAM Munir Said Thalib. Itu didorong dari ketidakjelasan keberadaan dokumen resmi laporan TPF kasus Munir, yang dibentuk di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
“Segera bentuk TPF baru dengan kewenangan yang lebih kuat, dan dengan anggota yang tak hanya terdiri dari unsur pemerintah, tapi juga masyarakat,” ujar perwakilan koalisi tersebut, Al Araf, lewat keterangan pers, Kamis, 27 Oktober 2016.
Organisasi yang terdiri dari lembaga seperti Imparsial, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dan beberapa mantan anggota TPF Munir itu mengaku merasa kecewa terhadap pemerintah, yang dinilai tidak jelas mengusut keberadaan dokumen itu.
“Kami memandang kelola sistem administasi pemerintahan sangat buruk. Dokumen yang begitu penting untuk mengungkap kejahatan pembunuhan, tidak diketahui keberadaannya,” ujar Araf.
Kasus Munir kembali menjadi perbicangan usai keluarnya putusan Komisi Informasi Publik (KIP), yang mengharuskan pemerintah untuk mengumumkan isi dokumen TPF. Informasi mengenai ketidakjelasan keberadaan dokumen itu kemudian menjadi kontroversi.
Reaksi pun muncul dari Presiden RI Keenam SBY, dan jajaran menteri di era pemerintahannya. Mantan sekretaris kabinet era SBY, Sudi Silalahi menyatakan laporan TPF telah diterima atasannya.
Salinannya pun disebarkan ke instansi terkait. “Jika benar dokumennya hilang, itu adalah kejahatan tindak pidana, mengacu pada Pasal 53 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008,” kata Araf.
Keterangan Sudi pun diragukan oleh koalisi itu. “Upaya pengungkapan kasus belum selesai karena sejumlah temuan TPF belum ditindaklanjuti. Keterangan Sudi Silalahi bahwa semua rekomendasi TPF telah dijalankan oleh SBY, tidak benar.”
Koalisi pun meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat RI, untuk mendorong kejelasan dari pemerintahan Jokowi, maupun pihak terkait yang ada di era pemerintahan SBY.
