Bawaslu: Kampanye Pilkada DKI di Media Sosial Tak Kondusif  

Reporter

Editor

Mustafa moses

Selasa, 4 Oktober 2016 11:38 WIB

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad menganggap suasana pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tidak kondusif. Bahkan, kata Muhammad, kondisi ini terjadi ketika bakal calon yang mendaftar belum ditetapkan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.

Menurut Muhammad, di DKI Jakarta telah terjadi kampanye terselubung dan saling serang antarpasangan calon. "Di DKI ini kami lihat ada suasana yang tidak kondusif," kata Muhammad di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 4 Oktober 2016.

Muhammad menambahkan, seharusnya kampanye adalah momen pendidikan politik bagi masyarakat. Menurut dia, peserta dan tim kampanye pasangan calon harus memperhatikan cara-cara berkampanye. "Tidak boleh ada upaya untuk mendiskreditkan pasangan calon lain dengan alasan apa pun juga," ujarnya.

Pilkada DKI Jakarta bakal diikuti tiga pasangan calon. Pertama adalah calon inkumben Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Kedua, pasangan Anis Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno. Ketiga, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

Hingga Senin kemarin, Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Sumarno mengatakan belum ada pasangan calon yang menyerahkan berkas perbaikan syarat pencalonan dalam pemilihan kepala daerah DKI 2017. KPUD DKI Jakarta pun telah meminta pasangan calon melaporkan akun media sosialnya yang digunakan untuk alat kampanye.

Sesuai jadwal yang telah ditentukan KPU DKI, penetapan pasangan calon diumumkan pada 24 Oktober 2016. Ada pun masa kampanye para pasangan calon akan dilakukan dalam 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

Muhammad mengingatkan agar tim kampanye berhati-hati menggunakan media sosial untuk berkampanye. Muhammad menambahkan, Bawaslu telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Bawaslu mengawasi peserta pemilu yang melanggar dan kami akan serahkan ke Kementerian untuk mengeksekusi dan menyerahkan ke kepolisian untuk menindak," kata Muhammad.

ARKHELAUS WISNU


Berita terkait

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

1 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

2 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

2 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

3 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

3 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

5 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

6 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

7 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

7 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya