DPR: Budi Gunawan Layak Pimpin BIN  

Reporter

Rabu, 7 September 2016 16:10 WIB

Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi intelijen menyatakan Komisaris Jenderal Budi Gunawan layak menjabat Kepala Badan Intelijen Negara. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, setelah uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi di DPR selama tiga jam.

"Rapat internal komisi I memberi pertimbangan saudara Budi Gunawan layak dan patut menggantikan Sutiyoso," kata Abdul Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 7 September 2016.

Baca: Budi Gunawan: Aliran Ekstrem dan Komunisme Harus Diwaspadai

Uji kelayakan terhadap Budi berlangsung secara terbuka dan tertutup. Saat Budi Gunawan menyampaikan visinya, berlangsung terbuka. Namun saat penyampaian misi dan pendalaman materi, uji kelayakan digelar tertutup.

Budi Gunawan diusulkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kepala BIN pengganti Sutiyoso. Presiden mengirimkan surat pencalonan Budi tersebut kepada pemimpin DPR pada Jumat pekan lalu.

Baca: Anggota Kompolnas: Presiden Berwenang Pilih Kepala BIN

Saat ini, Budi Gunawan menjabat Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Jabatan lainnya yang pernah didudukinya antara lain Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Kapolda Bali, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri, Kapolda Jambi, serta pernah menjadi ajudan Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarnoputri.

AHMAD FAIZ



Baca Juga:
Kasus Reklamasi, Aguan Akui Pernah Protes ke Ahok Soal NJOP
12 Tahun Pembunuhan Munir, Ini Beberapa Keanehannya













Advertising
Advertising

Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

1 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

4 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

5 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

6 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya