Jadi Calon Kepala BIN, Ini Saran DPR untuk Budi Gunawan  

Reporter

Sabtu, 3 September 2016 13:05 WIB

Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian berjabat tangan dengan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan usai pelantikan Komjen Pol Tito Karnavian menjabat Kapolri di Istana Negara, Jakarta, 13 Juli 2016. Presiden Jokowi diminta melakukan reformasi di tubuh Polri. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat Meutya Hafid mengatakan, apabila Budi Gunawan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara, ia dituntut meninggalkan pendekatan intelijen kepolisian. Sebab, hal itu berbeda dengan pendekatan intelijen negara. "Pak BG harus cepat belajar," katanya di Menteng, Jakarta, Sabtu, 3 September 2016.

Meutya berujar pendekatan intelijen kepolisian lebih berfungsi untuk membuktikan suatu peristiwa. Sedangkan intelijen negara lebih kepada mencegah terjadinya kejahatan.

Baca: Jika Direstui DPR, Jokowi Lantik Budi Gunawan Seusai KTT G-20

Selain itu, kata Politikus Partai Golkar ini, Budi, yang berlatar belakang kepolisian, harus merangkul semua kalangan, baik dari militer maupun elemen sipil. "Analis saat ini tidak boleh sampai (menjabat) eselon satu. Ke depan, kami berharap ada karena tantangan zaman yang berbeda," ucapnya.

Hal itu penting karena nantinya gaya pendekatan militer tetap diperlukan, hanya gaya perangnya yang berbeda. "Berganti menjadi perang teknologi cyber. Tanda ini yang harus dibaca Pak BG untuk menjalankan tugas," tuturnya.

Baca: Budi Gunawan Jadi Kepala BIN, Peneliti UGM: Jokowi Cari Aman

Selain itu, BIN harus menghidupkan koordinasi di antara lembaga-lembaga lain yang memiliki fungsi intelijen. "Intelijen di Bais (Badan Intelijen Strategis), di kepolisian, dan kejaksaan harus satu atap, sehingga kita memiliki data intelijen yang sempurna," katanya.

Fungsi koordinasi ini, menurut Meutya, akan menutup polemik yang berkembang ihwal kepantasan polisi memimpin BIN. "Nanti yang memiliki keahlian di tentara, ya, koordinasi dengan Bais," ujarnya.

Baca: Soal Wakapolri, Polri Tunggu BG Dilantik sebagai Kepala BIN

Budi, yang saat ini menjabat Wakil Kepala Kepolisian RI, diusulkan Presiden Joko Widodo menggantikan Sutiyoso sebagai pemimpin BIN. Surat pencalonan tersebut sudah disampaikan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti.

AHMAD FAIZ

Baca Juga:
Rekonstruksi Pengeroyokan di Transjakarta, Ada 13 Adegan
LBH Desak Jaksa Ajukan Banding atas Vonis Mantan Bos Podomoro

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

8 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

11 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

5 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya