Kapolri Tito Akan Resmikan Polda Sulawesi Barat Pekan Depan  

Reporter

Editor

Grace gandhi

Jumat, 19 Agustus 2016 13:22 WIB

Komjen Pol Tito Karnavian saat diambil sumpah oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 13 Juli 2016. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi diminta melakukan reformasi di tubuh Polri. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal M. Tito Karnavian mengatakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui pembentukan Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Saat ini Polda Sulawesi Barat masih bergabung di dalam Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat.

"Polda Sulawesi Barat rencananya hari Senin akan saya resmikan di sana," kata Tito di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Agustus 2016.

Kementerian PAN juga menyetujui peningkatan polda di perbatasan seperti Kalimantan Barat menjadi tipe A bintang II. Lalu Sulawesi Utara juga menjadi bintang dua.

Kemarin para pejabat di Polda itu juga dinaikkan pangkatnya oleh Tito, yakni Kapolda Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Musyafak naik pangkat menjadi Inspektur Jenderal. Wakil Kapolda Kalimantan Barat Komisaris Besar Joko Irianto naik pangkat jadi Brigadir Jenderal.

Kapolda Sulawesi Utara Brigadir Jenderal Wilmar Marpaung menjadi Inspektur Jenderal serta Wakil Kapolda Sulawesi Utara Komisaris Besar Sutrisno Yudi Hermawan menjadi Brigadir Jenderal.

"Hari Senin juga Wakapolri (Komisaris Jenderal Budi Gunawan) akan ke Manado dan Irwasum ke Pontianak meresmikannya," ucap Tito. Polri juga mengusulkan kenaikan tipologi tiga polda, yaitu Polda Kepulauan Riau, Polda Lampung, dan Polda Riau. "Ada juga beberapa polres yang naik tipologinya."

Tito ingin ada reformasi birokrasi di kepolisian, begitu pula dengan zona integritas. Dia berharap dukungan dari Kementerian PAN mendukung Polri agar bisa lebih baik terutama dalam menjalankan tugas pelindung pengayom dan pelayan masyarakat. "Kultur kita bisa berubah di Polri sehingga bisa lebih dicintai masyarakat," katanya.

REZKI ALVIONITASARI

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

6 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

6 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

6 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

6 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

6 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

20 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

21 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

33 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

34 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

34 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya