Soal Dwi-Kewarganegaraan Arcandra, DPR: Ada Kecerobohan  

Reporter

Senin, 15 Agustus 2016 15:11 WIB

Menteri ESDM Archandra Tahar. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Kharis Almasyhari menduga adanya kecerobohan administrasi dalam pengurusan paspor setelah munculnya isu dua kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar.

"Soal rumor ada dua kewarganegaraan (Menteri Arcandra) kalau itu benar, ada kecerobohan dari sisi administrasi," katanya di Jakarta, Senin, 15 Agustus 2016.

Ia mengaku heran apabila persoalan mengurusi atau mengecek administrasi saja sulit sekali.
BACA: Ini Penjelasan Menkumham

Ditanya Soal Paspor AS, Arcandra: Kerja, Kerja, Kerja

Menurut dia, saat ini ada rumor bahwa Arcandra memiliki dua kewarganegaraan, sedangkan Indonesia tidak mengenal dengan dwi-kewarganegaraan. "Seharusnya ia lepas status WNI, lalu meminta proses awal lagi untuk menjadi WNI," katanya.

Namun, Abdul Kharis menegaskan bahwa dia sudah konfirmasi ke KJRI Houston, Amerika Serikat, bahwa Menteri Arcandra tercatat masih berstatus WNI.

Ia juga mendapatkan informasi valid atas status kewarganegaraan Menteri Arcandra dari Menteri Luar Negeri RI Retno L. Marsudi.

"Saya dapat informasi valid langsung dari Ibu Menlu, artinya (Arcandra) tidak mengundurkan diri dari WNI, poinnya di situ," katanya.

Menurut Abdul Kharis, seharusnya permasalahan seperti itu bisa diselesaikan sebelum yang bersangkutan dilantik menjadi menteri dengan informasi yang diberikan Badan Intelijen Negara kepada presiden.

Namun, dia mempertanyakan apakah BIN diajak komunikasi atau tidak sebelum keputusan pengangkatan menteri tersebut.

"Semua orang tahu ketika kabar pelantikan Pak Ara (Maruarar Sirait) saja bisa dibatalkan, padahal sudah siap. Jadi, mengenai pergantian menteri hanya presiden yang tahu," ujarnya.

Selain itu, politikus PKS itu menilai setiap WNI yang mendapatkan status warga negara lain harus melapor dan menanggalkan dahulu status WNI.

Menurut dia, relatif banyak WNI yang mempertahankan status WNI meskipun sudah menjadi warga negara lain.

Sebelumnya, muncul pesan berantai pada Sabtu, 14 Agustus 2016, yang menyebut Arcandra merupakan warga negara Amerika Serikat melalui naturalisasi pada Maret 2012.

Isi pesan berantai tersebut dituliskan bahwa satu bulan sebelum resmi menjadi WN Amerika Serikat, Arcandra mengurus paspor RI kepada KJRI Houston dengan masa berlaku selama lima tahun.

Setelah Maret 2012, Arcandra melakukan empat kali perjalanan pulang-pergi ke Indonesia dengan menggunakan paspor Amerika Serikat.

Namun, Arcandra menegaskan bahwa dia masih memegang paspor Indonesia.

"Saya orang Padang asli. Istri saya juga orang Padang asli. Lahir dan besar di Padang, cuma kuliah S-2 dan S-3 di Amerika," kata Arcandra.

Ia mengaku pergi ke Amerika pada 1996. Namun, sampai sekarang dia masih memegang paspor Indonesia.

Abdul Kharis menegaskan, "Paspor Indonesia miliknya masih valid."

ANTARA

Berita terkait

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

19 jam lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

1 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

4 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

4 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

5 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

5 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

5 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya