Sabun dari Buah Merah Papua Diekspor ke Singapura  

Reporter

Minggu, 7 Agustus 2016 19:52 WIB

ANTARA/Anang Budiono

TEMPO.CO, Jayapura- Sabun dari bahan baku minyak buah merah, produksi Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) Fajar Talenta yang dikelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kampung Pobaim, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Papua diekspor ke Singapura.

Tak hanya sabun buah merah, PKM itu juga memproduksi obat herbal Virgin Coconut Oil (VCO) dan kue sagu. Pembuatan sabun buah merah itu dirintis sejak November 2013.

Ketika dengar pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua yang membidangi ekonomi, perindustrian dan perdagangan akhir pekan lalu, Ketua PKM Fajar Talenta, Adriana Adadikam Maryen mengatakan sabun buah merah tak hanya dipasarkan di wilayah Papua seperti Kota dan Kabupaten Jayapura, namun juga ke provinsi lain di antaranya Papua Barat, Makassar Sulawesi Selatan, Ambon hingga ke provinsi di Pulau Jawa. Permintaan pasar juga datang dari dari luar negeri di antaranya Singapura.

“Sejak dirintis beberapa tahun lalu hingga kini, setiap hari kami memproduksi 300 sabun buah merah. Jumlah produksi tak bertambah lantaran lantaran kendala modal dan peralatan. Padahal permintaan pasar cukup banyak,” kata Adriana Maryen.

Kini pihaknya membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha dan membeli bahan baku dalam juga besar. Selain itu, sabun bahan baku buah merah yang diproduksi PKM Fajar Talenta tak dikerjakan dengan mesin. Pengerjaannya masih dilakukan secara manual.

“Kami berharap Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura bisa membantu kami. Salah satu yang kami butuhkan kini peralatan untuk membuat sabun,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi II DPR Papua, Deerd Tabuni mengatakan komisinya akan berupaya mendorong Pemerintah Provinsi Papua melalui dinas terkait agar bisa membantu mesin pembuatan sabun buah merah kepada PKM Fajar Talenta.

“Anggarannya juga bisa diperjuangkan dalam APBD perubahan maupun APBD induk. Ini langkah postif yang dilakukan masyarakat. Perlu didukung. Selain modal, peralatan, juga perlu pendampingan dan pelatihan dari pemerintah. Kami akan sampaikan ini dalam rapat dengan dinas yang bermitra dengan kami,” kata Deerd.

Rapat pendapat Komisi II DPR Papua dengan PKM Fajar Talenta selain di hadiri ketua komisi juga ada Wakil Ketua Komisi II, Madai Gombo dan anggota komisi yakni Jhon Ibo, Tami Gurik, Mustakim dan Pendis Enumbi.
TABLOID JUBI

Berita terkait

Peneliti BRIN: Otsus Papua Tidak Selesaikan Masalah

3 hari lalu

Peneliti BRIN: Otsus Papua Tidak Selesaikan Masalah

Otsus Papua bukan merupakan penyelesaian atau resolusi konflik Papua.

Baca Selengkapnya

Usman Hamid Sebut Pengesahan 3 RUU DOB Papua Penyelundupan Hukum

30 Juni 2022

Usman Hamid Sebut Pengesahan 3 RUU DOB Papua Penyelundupan Hukum

Direktur Eksekutif Amnesty Internastional Indonesia Usman Hamid mengkritik rencana pengesahan tiga RUU Otonomi Baru atau RUU DOB Papua hari ini.

Baca Selengkapnya

Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

21 Mei 2022

Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

Koalisi Kemanusiaan untuk Papua menilai Pemerintahan Presiden Jokowi melakukan politik pecah belah dengan melakukan pembahasan soal DOB dengan MRP.

Baca Selengkapnya

MRP: 20 Kewenangan di UU Otsus Papua Tak Dijalankan Negara

21 April 2022

MRP: 20 Kewenangan di UU Otsus Papua Tak Dijalankan Negara

MRP menilai masih banyak kewenangan dalam UU Otsus Papua yang tak dijalankan oleh negara.

Baca Selengkapnya

Rakor soal Papua, Ma'ruf Amin: Operasi Teritorial Ujung Tombak Kesejahteraan

15 Desember 2021

Rakor soal Papua, Ma'ruf Amin: Operasi Teritorial Ujung Tombak Kesejahteraan

Wapres Ma'ruf Amin menggelar Rapat Pendekatan Penanganan Papua Pasca UU Otsus Papua 2021 di Istana Wapres

Baca Selengkapnya

Majelis Rakyat Papua Sebut Warga Tak Ingin Ada Pemekaran Wilayah

9 Juni 2021

Majelis Rakyat Papua Sebut Warga Tak Ingin Ada Pemekaran Wilayah

Majelis Rakyat Papua menyatakan masyarakat membutuhkan pemenuhan hak-hak dasar.

Baca Selengkapnya

Kepala Bais Sebut Gangguan Keamanan untuk Setop RUU Otsus Papua

27 Mei 2021

Kepala Bais Sebut Gangguan Keamanan untuk Setop RUU Otsus Papua

Kepala Bais TNI curiga gangguan keamanan di Papua bertujuan untuk menghentikan pembahasan RUU Otsus Papua.

Baca Selengkapnya

Polisi Buru Satu Lagi Aktivis Papua yang Diduga Terlibat Kasus Pengeroyokan

4 Maret 2021

Polisi Buru Satu Lagi Aktivis Papua yang Diduga Terlibat Kasus Pengeroyokan

Kuasa hukum aktivis Papua mengungkap sejumlah keganjilan dalam kasus dugaan pngeroyokan saat demonstrasi otonomi khusus Papua di DPR itu.

Baca Selengkapnya

DPR Terbuka Bahas Revisi UU Otsus Papua Meski Ada Temuan Penyimpangan Dana

22 Februari 2021

DPR Terbuka Bahas Revisi UU Otsus Papua Meski Ada Temuan Penyimpangan Dana

Azis Syamsuddin mengatakan DPR terbuka terhadap revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua yang diusulkan pemerintah

Baca Selengkapnya

Mabes Polri Sebut Ada Penyelewengan Pengelolaan Dana Otsus Papua

17 Februari 2021

Mabes Polri Sebut Ada Penyelewengan Pengelolaan Dana Otsus Papua

Mabes Polri menduga ada penyelewengan pengelolaan dana otsus Papua.

Baca Selengkapnya