TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menegaskan komitmen partainya mendukung Presiden Joko Widodo dalam pemilihan Presiden 2019 tanpa syarat apa pun, termasuk meminta jatah menteri. "Komitmen Golkar tetap tidak pernah berubah, suara Golkar suara rakyat. Suara rakyat kepada Pak Jokowi, itu suara Golkar," katanya di kantor Badan Pemeriksaan Keuangan, Jakarta, Senin, 25 Juli 2016.

Menurut Setya, Golkar akan mendukung Jokowi meski partai itu tak mendapat jatah menteri dalam rencana perombakan Kabinet Kerja. Penegasan ini ia sampaikan di tengah kabar perombakan (reshuffle) kabinet. Salah satu indikasinya adalah larangan bagi para menteri ke luar kota Jakarta hingga Jumat, 29 Juli 2016. Setya membantah kabar jika Golkar meminta jatah kursi menteri dan sudah mengajukan nama kader untuk masuk dalam kabinet.

Wacana reshuffle itu sendiri beredar sejak Partai Amanat Nasional dan Golkar resmi menjadi partai politik yang pro-pemerintah Joko Widodo. Isu itu makin menguat karena masing-masing menyiapkan kadernya, seperti Golkar yang menyiapkan tiga kader. Bahkan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengklaim tiap partai itu sudah mendapat satu kursi di kabinet

"Golkar kan dari dulu sudah ada kaderisasi, yang sudah kami siapkan di pemerintahan atau departemen. Ya di Golkar banyak (calonnya), ada Idrus Marham (Sekretaris Jenderal), Airlangga Hartarto (Komisi Keuangan DPR), Nusron Wahid (Kepala BNP2TKI)," kata dia setelah mengikuti acara BPK dengan tema "Menata Ulang Dana Politik di Indonesia: Peluang Dana Politik Melalui Anggaran Negara".

Setya menyebutkan nama-nama seperti Siswono Yudo Husodo dan Syarif Cicip Sutarjo sebagai kader terbaik. Kedua nama tersebut diisukan akan diajukan Golkar menjadi menteri. Namun, dia mengaku tak pernah menyetorkan nama ke Presiden maupun menyiapkan secara internal. "Kalau baiknya menempati posisi apa, itu saya tidak bisa memberikan, kan belum tentu juga," kata Setya Novanto.

Adapun Presiden Joko Widodo membenarkan dia telah memanggil sejumlah menteri untuk evaluasi kinerja. Namun, ia enggan menyampaikan apa hasil evaluasinya. "Rapor menteri itu kami selalu buat. Ada harian, mingguan, dan bulanan. Tapi kan gak bisa saya buka sekarang," ujar Presiden Joko Widodo saat dicegat awak media di Wisma Senayan, Jakarta, Minggu, 24 Juli 2016.

AKMAL IHSAN | ISTMAN M.P. | BC

BACA JUGA
Cak Lontong: Sebelum Pokemon GO, Kita Sudah Punya Pokemon
Pilkada DKI, Ahok Mau Jadi Pilihan Terakhir PDIP