TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian berkonsentrasi menjaga kekompakan lembaga. Pesan ini disampaikan Presiden seusai pelantikan Kapolri di Istana Negara.
"Dalam menghadapi tantangan yang semakin berat ke depan, saya minta Saudara fokus pada dua hal. Pertama, menjaga persatuan, kekompakan, dan soliditas internal Polri," kata Jokowi dalam sambutan dalam pelantikan Kapolri di Istana Negara, Rabu, 13 Juli 2016. Presiden menilai persatuan dalam tubuh Polri akan menjadi fondasi yang kokoh dan kuat dalam menjalankan tugas yang diberikan negara.
Selain itu, Presiden meminta Tito mereformasi Polri secara menyeluruh dan konsisten. Menurut dia, reformasi Polri menjadi kunci dalam menghadapi berbagai masalah yang muncul. Jokowi mengatakan reformasi dalam tubuh Polri harus dilakukan dari hulu sampai hilir. "Dari perubahan mental sampai perubahan perilaku tiap anggota," tuturnya.
Jokowi juga mengingatkan Tito agar reformasi Polri dilakukan dengan konkret. Ini untuk memberi pelayanan dan perlindungan kepada rakyat. Dia mencontohkan kualitas pelayanan harus diperbaiki agar bebas dari pungutan liar dan lebih mudah bagi masyarakat.
Presiden juga meminta Tito memberantas praktek mafia hukum. "Perkuat profesionalisme dalam penegakan hukum sehingga dapat menjalin kepastian hukum," ucapnya.
Ancaman terorisme dan narkoba, kata Presiden, juga harus menjadi fokus yang diperhatikan Kapolri baru. Dia mengatakan Tito harus aktif menempuh langkah-langkah penangkalan, pencegahan, serta deteksi dini dalam potensi masalah yang muncul, terutama ancaman terorisme. Presiden juga mengingatkan Polri agar menjaga sinergi dengan institusi pemerintah yang lain.
Rabu, 13 Juli 2016, Presiden Joko Widodo melantik Tito Karnavian sebagai Kapolri. Upacara pelantikan digelar di Istana Negara dan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, menteri anggota Kabinet Kerja, serta sejumlah politikus nasional. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto juga menghadiri acara pelantikan itu.
ANANDA TERESIA
Berita terkait
Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka
5 hari lalu
Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.
Baca SelengkapnyaKhofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana
5 hari lalu
Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.
Baca SelengkapnyaMengenali Beragam Jenis Satyalencana
5 hari lalu
Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.
Baca SelengkapnyaSolo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi
5 hari lalu
Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.
Baca SelengkapnyaKata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana
5 hari lalu
Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.
Baca SelengkapnyaSoal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini
19 hari lalu
Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.
Baca SelengkapnyaTito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu
20 hari lalu
Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara
32 hari lalu
Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.
Baca SelengkapnyaRUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya
33 hari lalu
RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.
Baca SelengkapnyaDPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak
33 hari lalu
Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.
Baca Selengkapnya