Ini Harapan Menteri Yohana pada Komjen Tito Karnavian  

Kamis, 23 Juni 2016 21:09 WIB

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise memberikan sambutan dalam acara Perempuan dan Inovasi di Gedung Kementerian PP dan PA, Jakarta, 26 April 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise mengucapkan selamat kepada Komisaris Jenderal Tito Karnavian yang secara aklamasi disetujui Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia menggantikan Jenderal Badrodin Haiti.

“Saya apresiasi, semoga Kapolri baru bisa membantu kami,” katanya di rumah dinasnya di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan, Kamis malam, 23 Juni 2016. Dia berharap Tito dapat bekerja sama dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Yohana mengaku selama ini sudah membangun kerja sama dengan kepolisian dalam mengungkap kejahatan terhadap anak dan perempuan. Ia berharap Tito mampu menjawab tantangan kasus kejahatan terhadap anak dan perempuan. “Akan lebih erat lagi, sehingga kasus-kasus di daerah bisa ditangani,” katanya.

Sepuluh fraksi di Komisi Hukum DPR menilai Tito sudah berhasil menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan dengan baik. Dalam uji kelayakan itu, Tito menjawab berbagai pertanyaan dari anggota dan pimpinan Komisi Hukum DPR. Tito juga menyampaikan visi dan misinya menjadi Kapolri.

Tito mengaku bersyukur mampu menjalani uji kelayakan dan kepatutan dengan lancar sehingga secara aklamasi Komisi Hukum menyetujuinya menjadi Kapolri. "Saya bersyukur. Alhamdulillah karena Komisi III telah menyetujui," katanya.

DANANG FIRMANTO

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

3 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

3 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

3 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

3 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

3 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

16 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

18 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

30 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

30 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

31 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya