Tito Karnavian, Calon Kepala Polri, Masuk Agenda Bahasan DPR  

Reporter

Editor

Pruwanto

Senin, 20 Juni 2016 13:34 WIB

Presiden Jokowi bersiap melakukan konferensi pers mengenai nama Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri di Istana Negara, Jakarta, 16 Juni 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Surat Presiden Joko Widodo soal penggantian Kepala Polri masuk ke agenda bahasan Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan membacakan surat mengenai pencalonan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal pengganti Jenderal Badrodin Haiti tersebut.

"Ada beberapa surat yang masuk, antara lain tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan Kepala Polri," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 20 Juni 2016. Hingga sidang paripurna DPR usai, tak satu pun interupsi dari para anggota atas surat pencalonan Tito.

Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat pencalonan Tito sebagai calon Kepala Polri kepada pemimpin DPR. Surat diterima oleh Ketua DPR Ade Komarudin pada 15 Juni lalu.

Ketua Komisi Hukum Bambang Soesatyo mengatakan komisinya akan meminta masukan dari masyarakat. Uji kelayakan dan kepatutan Tito berlangsung sekitar Rabu atau Kamis mendatang.

Selain surat mengenai calon Kepala Polri, dibacakan surat penunjukan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menggantikan kehadiran Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno selama beberapa waktu dalam rapat kerja dengan Komisi BUMN.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

5 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

6 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

7 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

7 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

7 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

7 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

7 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

20 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

22 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

34 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya