PDIP Dukung Jokowi Pilih Tito Jadi Kapolri

Reporter

Rabu, 15 Juni 2016 15:32 WIB

Komisaris Jenderal Tito Karnavian (BNPT)

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Junimart Girsang, mengatakan bahwa partainya mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang mengajukan nama Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) baru. "Itu hak penuh Presiden tentu kita dukung. PDIP kan partai pendukung utama presiden," kata Junimart di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 15 Juni 2016.

Menurut Junimart, keputusan presiden ini adalah terobosan bagi institusi kepolisian yang biasanya diwarnai polemik angkatan. "Tentu kami mau agar istilah angkatan di Polri ini dihilangkan saja, itu membuat blok di Polri," kata anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Junimart pun mengapresiasi keputusan Presiden. Tito, kata Junimart, adalah salah satu dari Jenderal bintang tiga yang direkomendasikan partai berlambang banteng tersebut. Menurut dia, keputusan ini menunjukkan Presiden Jokowi adalah presiden yang reformis. "Presiden mengubah pola pikir tentang angkatan ini," katanya.

Junimart sudah mendapatkan informasi tersebut dari para pimpinan Dewan. Komisi Hukum, kata dia, tinggal menunggu surat dari pimpinan sebelum menyiapkan uji kelayakan dan kepatutan. "Tentu kami akan mendukung dalam tahapan di Komisi III," ujarnya.

Terkait dengan potensi gaduh di internal kepolisian, Junimart enggan berkomentar. Menurut dia, hal tersebut adalah urusan institusi. "Ini bukan membuat kegaduhan tetapi Polri jadi kokoh, muda, energik, dan humanis," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan telah menerima kunjungan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Rabu pagi, 15 Juni 2016. Kunjungan itu terkait dengan usulan calon Kapolri oleh Presiden Joko Widodo. "Ini dadakan sekali," ujar Ade.

Tito saat ini masih menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dia adalah lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1987. Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti akan memasuki masa pensiun pada Juli mendatang.

ARKHELAUS WISNU


Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

5 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

5 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

5 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

5 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

5 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

18 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

20 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

32 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

32 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

33 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya