Mobil angkutan kota (Angkot) melakukan aksi mogok dengan memarkirkan mobil mereka di kawasan Balaikota Bandung, Jawa Barat, 2 Juni 2016. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku sudah mengadakan pertemuan dengan para pengusaha dan sopir angkutan kota (angkot) yang sempat menolak keberadaan bus sekolah gratis serta bus Trans Metro Bandung beberapa waktu lalu.
Penolakan itu diekspresikan dengan aksi mogok sopir. Pertemuan Ridwan dengan pengusaha angkutan digelar di Rumah Dinas Wali Kota Bandung, Jalan Dalemkaum, Kota Bandung, Jumat malam, 3 Juni 2016.
"Hasilnya bus sekolah jalan terus, enggak ada masalah," kata Ridwan Kamil saat ditemui di Lapangan Tegalega, Kota Bandung, Sabtu, 4 Juni 2016.
Ridwan menyarankan agar para pengusaha dan sopir angkot untuk melakukan survei ke lapangan. Pasalnya, dalam rapat tersebut para pengusaha dan sopir menuding bus sekolah beroperasi di luar jam pulang sekolah yang tidak sesuai ketentuan berlaku.
"Sopir angkot ingin memastikan itu (bus sekolah) efisien, tidak (beroperasi) di luar jam sekolah karena ada. Itu tidak betul. Makanya saya suruh survei," ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut juga sudah disepakati program penggantian angkot dengan bus dengan sistem 3-1. Nantinya, Pemerintah Kota Bandung membeli tiga unit angkot milik koperasi-koperasi angkot untuk dikonversi menjadi satu unit bus kota. Program 3-1 mulai direalisasikan pada 2017. "Sudah disepakati program 3-1," tuturnya.
Ridwan memastikan program 3-1 tidak sampai membuat sopir angkot menjadi pengangguran. Sebab nantinya pemilik rute bus adalah mantan-mantan pemilik angkot. "Sopir bus dan kondekturnya mantan-mantan sopir angkot. Jadi tidak ada sopir yang menganggur. Sistem penghasilan tidak pakai setoran, nanti akan diatur semua," ujarnya.
