Yosep Stanley Adi Setyo dari Dewan Pers, memberikan pemaparan dalam acara diskusi ruang tengah yang membahas "Etika di Belakang Kamera : Benarkah Cover Majalah Tempo Melanggar Kode Etik" di kantor TEMPO, Jakarta, 21 Januari 2016. TEMPO/Fajar Januarta
TEMPO.CO, Malang -- Dewan pers memberikan masukan terhadap Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti dalam menyusun pedoman penanganan isu komunisme. Ketua Dewan Pers, Yoseph Adi Prasteyo mengatakan pekan lalu Kepolisian Republik Indonesia membuat forum grup diskusi bersama Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Imadudin Rahmat dan pakar hukum pidana Muladi.
"Dewan Pers memberikan masukan menyangkut kebebasan berekspresi termasuk produk pers," katanya kepada wartawan di Malang, Senin 16 Mei 2016. Pedoman dibutuhkan, katanya, untuk menjadi acuan polisi dalam menangani isu komunisme. Agar tak terjadi multitafsir, lantaran polisi di daerah bisa saja menyimpang dan tak memahami instruksi yang disampaikan Kapolri.
Jika tak dilengkapi dengan panduan dan pedoman yang jelas. Seperti penertiban buku komunisme, seharusnya melalui penetapan pengadilan jika buku itu dilarang karena membahayakan. Para ahli, katanya, harus dilibatkan polisi tak bisa langsung menertibkan di lapangan. Ada kelompok, katanya, yang menuding isu ini sengaja dibuat oleh orang yang tak puas dengan simposium nasional 1965.
"Mereka aparat penegak hukum harus ada rekomendasi lembaga lain," katanya. Aksi sweeping buku yang dilakukan TNI dan Polri menjadi bagian pengerahan kekuatan secara berlebihan. Seperti kecurigaan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyebarkan komunisme sebagai tafsir polisi yang berlebihan. Tudingan ini disampaikan polisi saat AJI Yogyakarta memutar film dokumenter Buru Tanah Air Beta.
Film karya Rahung Nasution ini bercerita mengenai bekas tahanan politik Pulau Buru anggota Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) Hersri Setiawan. Dia bernostalgia kisah hidupnya di Pulau Buru. "Hersri menjadi anggota kehormatan UGM diserahkan Dirjen Kebudayaan. Artinya namanya sudah dipulihkan," katanya.
Lebih celaka, katanya, AJI dituduh komunis. Yoseph mengatakan seharusnya polisi bertanya ke Dewan Pers. Karena AJI merupakan konstituen Dewan Pers. "Ketakutan terhadap komunisme berlebihan," katanya.
Juru bicara Kepolisian Resor Malang Kota Ajun Komisaris Nunung Anggraeni mengatakan belum menerima pedoman penanganan isu komunisme. Dia menduga masih digodok di Markas Besar Kepolisian. "Nanti turun ke Polda baru ke Polres," katanya.
Sementara Sekretari Jenderal AJI Indonesia, Arfi Bambani Amri mengatakan jika AJI merupakan organisasi pers yang diakui Dewan Pers. Selain itu, AJI juga terdaftar berbadan hukum perkumpulan di Kementerian Hukum dan HAM. "AJI juga terdaftar sebagai ormas di Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri," katanya dalam pesan pendek.
