TEMPO.CO, Surabaya - Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur Soleh Hayat mengatakan Nahdlatul Ulama Jawa Timur tidak akan ikut merazia buku-buku ideologi komunisme dan sosialisme. Dia menyerahkan razia buku-buku itu kepada polisi dan prajurit TNI. "Kalau sweeping buku-buku aliran-aliran kiri itu tugasnya polisi dan TKI," ujar Soleh kepada Tempo, 16 Mei 2016.
Razia buku oleh polisi ini dinilai NU sangat tepat dilakukan, menurut Soleh adanya buku-buku berideologi komunisme dan sosialisme dapat merusak generasi bangsa. Selain itu, keberadaan buku-buku dia nilai sebagai pertanda komunis akan dibangkitkan lagi. "Ada upaya membangkitkan komunis lagi dengan munculnya buku-buku itu," katanya.
Buku-buku marxisme karya Karl Marx maupun beberapa buku karya Pramoedya Ananta Noer dianggap menyebarluaskan ideologi sosialisme dan komunisme. "Itu sebagian contoh buku-buku aliran kiri," kata Soleh.
Baca: Geger PKI, Pemerintah Diminta Jamin Tak Ada Sweeping
Nahdlatul Ulama, ujar Soleh hanya akan ikut membantu menertibkan kegiatan-kegiatan yang diadakan untuk membangkitkan komunisme dan PKI. "Kami akan minta tolong Banser untuk membantu polisi membubarkan acara itu," ucapnya.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala Satuan Koordinator Wilayah Banser Jatim Umar Usman mengatakan Banser tidak akan melakukan razia buku-buku berideologi komunisme dan sosialisme. Menurutnya razia itu adalah kewenangan polisi dan prajurit TNI. "Banser seluruh Jawa Timur tidak ikut merazia," ujarnya. Usman mengatakan Banser mendukung razia buku-buku berideologi komunisme yang dilakukan polisi.
Berbeda halnya dengan Muhammadyah dan Ansor di Yogyakarta. Pimpinan Daerah Muhammadyah Kota Yogyakarta menolak maraknya aksi sweeping buku-buku yang dituding berbau komunis secara sepihak oleh aparatur negara.
Aparat belakangan gencar melakukan aksi sweeping buku, film, hingga pakaian yang dinilai menyebarkan ancaman paham komunis. Tindakan ini dinilai kalangan Muhammadyah rentan pelanggaran hak asasi manusia dan mengebiri sikap kritis masyarakat.
Baca: Komnas HAM: Pemerintah Harus Jelaskan Ketakutan terhadap PKI
"Harus dibuktikan secara hukum apakah buku atau apapun itu mengadung penyebaran paham komunis, ini negara hukum, aksi main sita dan sweeping itu justru menjadi teror baru di masyarakat yang sudah berani bersikap kritis," ujar Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Organisasi Pimpinan Daerah Muhammadyah Kota Yogyakarta Ashad Kusuma Jaya kepada Tempo, Minggu 15 Mei 2016.
Ashad khawatir aksi aparat yang berlebihan menanggapi isu kebangkitan komunisme itu akan ditiru sebagaian kelompok masyarakat untuk melakukan tindakan serupa tanpa dasar hukum.
Adanya kabar sweeping pada penerbit buku-buku sosial di Yogya dan sekitarnya, Ashad menilai salah sasaran. "Saya pribadi melihat buku-buku di Yogya kebanyakan berisi pemikiran kritis, tentang ketimpangan ekonomi, kebijakan pemerintah, tapi tidak pernah menemukan yang isinya menghasut untuk membangkitkan komunis," ujar Ashad.
Baca: Unair Bebaskan Mahasiwa Lahap Buku-buku Pemikiran Kiri
Terkait pernyataan Presiden Joko Widodo kepada Kapolri dan Panglima TNI pekan lalu untuk menindak hal-hal yang terkait penyebaran paham komunis, Ashad mengatakan presiden perlu memperbaiki komunikasi dengan jajaran aparaturnya agar tak menimbulkan multi intepretasi.
"Penindakan itu jangan sampai dimaknai untuk memberangus kebebasan masyarakat berekspresi dan berpikir kritis, komunikasi presiden harus diperbaiki," ujarnya.
Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Yogyakarta Ambar Anto pun menolak keras aksi sweeping aparat mauapun ormas pada buku-buku, film, atapun produk apapun yang dianggap menyebarkan paham komunis.
"Kalau buku itu karya ilmiah yang dianggap menyebarkan faham salah, harusnya dilawan dengan karya juga, bukan main sweeping, bukan jamannya main fisik untuk memerangi karya ilmiah, " ujar Ambar.
EDWIN FAJERIAL | PRIBADI WICAKSONO
