Ahok Calon Independen, Buya Syafii: Partai Harus Introspeksi

Reporter

Kamis, 17 Maret 2016 20:51 WIB

Ketua Tim 9, Buya Syafii Maarif dan Wakil Ketua Tim 9, Jimlly Assidiq saat akan temui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 10 Maret 2015. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Yogyakarta - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif menyatakan partai politik semestinya tidak perlu khawatir ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memutuskan maju ke pilkada lewat jalur independen. Dia justru menyerukan semua partai melakukan introspeksi dan memperbaiki pengelolaan organisasinya.

“Partai harus mengkritik dirinya sendiri, sebagian orang sudah menganggap partai tak lagi bisa menyalurkan aspirasi rakyat,” katanya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Kamis, 17 Maret 2016.

Baca juga: Dukungan Partai Mengalir, Ini Syarat dari Ahok

Dia berpendapat gejala ketidakpercayaan publik terhadap partai sebenarnya sudah terlihat pada pilkada sebelumnya. Menurut Syafii, kepala-kepala daerah seperti Ahok, Tri Rismaharini, dan Ridwan Kamil terpilih karena figurnya populer di mata pemilih. “Pengaruh partai justru kecil di pilkada, pengaruh figur lebih menentukan,” ucapnya.

Syafii mengatakan pembenahan partai-partai di Indonesia semakin penting mengingat pengaruh politik transaksional yang semakin kuat. “Padahal itu memperburuk dan menyandera demokrasi di Indonesia,” tuturnya.

Dia berharap partai-partai mulai berbenah dengan mulai memperkuat sistem pendidikan politik bagi semua kadernya. Sistem pendidikan politik yang bermutu, menurut Syafii, bisa mengembalikan fungsi utama partai sebagai pilar demokrasi.

Baca juga: Ahok Batal Pinang Djarot di Pilkada, Muncul #SahabatDjarot

Pembenahan lain ialah demokratisasi di tubuh partai. Syafii menilai selama ini figur ketua umum masih memiliki kekuasaan terlalu besar di banyak partai.

Dia mencontohkan pemberian rekomendasi sejumlah partai politik bagi calon kandidat di pilkada masih ditentukan restu ketua umumnya.

Seharusnya rekomendasi hanya memerlukan pertimbangan pengurus partai politik di daerah. “Saya tidak setuju dengan pola seperti itu karena tidak mendewasakan partai,” katanya.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Berita terkait

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

28 menit lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

1 hari lalu

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat

Baca Selengkapnya

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

1 hari lalu

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

2 hari lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

2 hari lalu

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

Darmaningtyas mengatakan tak masalah jika Mendikbud era Prabowo dari Muhammadiyah, asal tokoh tersebut berlatar belakang dunia pendidikan.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

2 hari lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

3 hari lalu

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

5 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

6 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU

Baca Selengkapnya

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

6 hari lalu

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya