IPW Harap Densus 88 Tidak Tembak Mati Teroris di Lapangan  

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Selasa, 15 Maret 2016 08:20 WIB

Ilustrasi pengamanan terorisme. TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) berharap Densus 88 bisa menekan terjadinya eksekusi mati teroris di lapangan. Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane mengatakan selama ini kinerja Densus 88 memberantas aksi terorisme yang sudah maksimal justru dikeluhkan masyarakat karena sering menembak mati pelaku teroris di lapangan.

"Akibatnya, mata rantai jaringan terorisme menjadi terputus, dan Densus 88 menjadi abai terhadap tugas utama Polri yang harus melumpuhkan tersangka," katanya, Senin, 14 Maret 2016.

Neta berharap Irjen Tito Karnavian yang akan diangkat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bisa membuat sistem pemberantasan terorisme secara lebih profesional dan proporsional. Kapolda Metro Jaya itu akan menggantikan posisi Komisaris Jenderal Saud Usman di BNPT. Pelantikan rencananya akan dilakukan pada Rabu, 16 Maret 2016, di Istana Merdeka Jakarta.

"Tito bukanlah orang baru dalam hal pemberantasan terorisme. Namun tetap perlu meningkatkan kewaspadaan dan bersikap tegas dalam menindak serta membersihkan kantong-kantong radikalisme yang berpotensi menjadi kelompok-kelompok terorisme di Indonesia," kata Neta.

Neta juga berharap dengan diangkatnya Tito menjadi kepala BNPT, gerakan aksi-aksi teror tidak terjadi lagi di Tanah Air. Menurut dia, para teroris yang berafiliasi ke ISIS saat ini seperti ingin menjadikan Indonesia sebagai arena pencitraannya. Tak heran jika kemudian enam perwira tinggi Polri saat ini diancam akan mendapat serangan teror. Ancaman itu disampaikan ISIS tahun lalu dari Suriah. "Bagaimanapun ancaman ini patut diwaspadai dan diharapkan Tito mampu menjadi ujung tombak," ujarnya.

INGE KLARA SAFITRI

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

6 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

6 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

6 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

6 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

6 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

20 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

21 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

33 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

33 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

34 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya