Tito Karnavian Jadi Kepala BNPT, Digantikan Kapolda Jabar  

Reporter

Senin, 14 Maret 2016 21:48 WIB

Irjen Tito Karnavian usai dilantik sebagai Kapolda Metro Jaya di Mabes Polri, Jakarta, 12 Juni 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian akan dimutasi menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ia bersama sejumlah perwira tinggi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia mengalami rotasi, seperti tercantum dalam surat telegram Kapolri bernomor ST/604/III/2016.

"Iya benar," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Iqbal, ketika dikonfirmasi Tempo, Senin, 14 Maret 2016.

Tito akan menggantikan Komisaris Jenderal Saud Usman Nasution yang dimutasi menjadi perwira tinggi Badan Reserse Kriminal Polri, karena akan memasuki masa pensiun.

Pengganti Tito adalah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Moechgiyarto. Adapun Inspektur Jenderal Jodie Rooseto yang sebelumnya menjabat sebagai Widyaiswara Utama Sespim Polri Lemdikpol akan diangkat sebagai Kapolda Jabar. Brigadir Jenderal Dolly Bambang Hermawan dipilih untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Jodie.

Selain itu, Kepala Biro Pengendalian Personal (Karo Dalpers) SSDM Polri Brigadir Jenderal Supriyanto menjadi Kapolda Riau. Jabatan Supriyanto akan diisi Komisaris Besar Rachmat Mulyana yang saat ini berstatus sebagai Kepala biro Sumber Daya Manusia di Polda Metro Jaya.

FRISKI RIANA

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

6 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

6 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

6 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

6 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

6 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

20 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

22 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

33 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

34 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

35 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya