Raih Yap Thiam Hien Award, Begini Perjuangan Handoko

Reporter

Editor

Pruwanto

Kamis, 21 Januari 2016 00:50 WIB

Handoko Wibowo saat menerima penghargaan dari putri mendiang Yap Thiam Hien, Yap Hong Ai didampingi Todung Mulya Lubis dan dewan juri dalam acara Malam Penganugerahaan Yap Thiam Hien Award 2015 di Jakarta, 20 Januari 2016. Handoko Wibowo menerima penghargaan karena banyak membantu mengadvokasi petani di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Handoko Wibowo, tokoh gerakan masyarakat sipil asal Batang, Jawa Tengah, terpilih sebagai tokoh penerima penghargaan Yap Thiam Hien Award 2015. Dewan juri menilai Handoko sebagai pejuang hak asasi manusia (HAM) dalam mendampingi dan mengorganisasi ribuan petani.

“Di lapangan itu kurang pendamping orang kecil,” katanya kepada Tempo saat diwawancarai seusai penganugerahan Yap Thiam Hien Award di Museum Nasional, Jakarta, Rabu, 20 Januari 2016. Handoko merupakan seorang advokat. Namun dia rela meninggalkan profesinya dan mencurahkan waktu serta tenaganya bagi ribuan petani.

Handoko mengatakan menjadi advokat atas permintaan ayahnya, almarhum Budi Wibowo. Ayahnya kerap diperas oleh pejabat pada masa itu atas tuduhan terlibat komunis dan Gerakan 30 September. “Kamu harus kuliah hukum biar tidak dikurangajari,” kata Handoko menirukan nasihat ayahnya.

Handoko, yang berlatar belakang pendidikan hukum, kerap memberikan advokasi bagi warga sekitar. Berbekal warisan keluarga berupa lahan seluas 8 hektare, ia mendirikan tempat singgah bagi kaum termarginalkan, seperti buruh, petani, maupun kalangan minoritas LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender).

Ia kemudian membentuk organisasi Omah Tani pada 2008. Organisasi ini membawahi ribuan petani di Batang dan berfokus pada penanganan konflik-konflik tanah.

Ketua Yayasan Yap Thiam Hien Todung Mulya Lubis menganggap Handoko sebagai sosok penegak keadilan dan sosok antikekerasan bagi semua golongan.

Juri Penghargaan Yap Thiam Hien 2015 dari Dewan Pers, Yoseph Andi Prasetyo, menyatakan kegiatan Handoko memberikan dampak luas bagi masyarakat. “Pengaruhnya cukup besar untuk membangun kekuatan masyarakat sipil, terutama lingkungan petani dan buruh," kata Yoseph. "Bahkan Handoko mendorong lahirnya tokoh politik lokal menggunakan pendekatan HAM dan demokrasi.”

Yap Thiam Hien Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia kepada orang-orang yang berjasa besar dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Nama penghargaan ini diambil dari nama pengacara Indonesia keturunan Tionghoa, sekaligus pejuang hak asasi manusia, Yap Thiam Hien.

Tahun ini, Penghargaan didukung sejumlah dewan juri, yakni Dr Todung Mulya Lubis (Ketua Yayasan Yap Thiam Hien), Dr Makarim Wibisono (mantan duta besar/wakil tetap RI di Jenewa), Prof Dr Siti Musdah Mulia, MA, APU (dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Clara Joewono (pendiri CSIS), dan Yosep Adi Prasetyo (Dewan Pers).




BAGUS PRASETIYO

Berita terkait

Todung Mulya Lubis Ajukan Uji Materi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di UU ITE ke MK

29 Juli 2024

Todung Mulya Lubis Ajukan Uji Materi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di UU ITE ke MK

Aktivis Daniel Frits Maurits Tangkisilan melalui kuasa hukumnya Todung Mulya Lubis mengajukan uji materil UU ITE dengan mendaftarkan ke MK.

Baca Selengkapnya

Soroti Tim Anies dan Ganjar, Hotman Paris: Refly Tak Pernah Bersidang, Todung Cuma Konsultan

17 April 2024

Soroti Tim Anies dan Ganjar, Hotman Paris: Refly Tak Pernah Bersidang, Todung Cuma Konsultan

Hotman Paris mengatakan, pengacara yang tergabung di dalam Tim Pembela Prabowo-Gibran sudah puluhan tahun berperkara.

Baca Selengkapnya

Todung Sebut Pernyataan Sri Mulyani di Sidang MK Semacam Damage Control

16 April 2024

Todung Sebut Pernyataan Sri Mulyani di Sidang MK Semacam Damage Control

Todung Mulya Lubis, mengatakan tidak happy dengan pernyataan Sri Mulyani Indrawati, dalam sidang sengketa Pilpres pada 5 April lalu.

Baca Selengkapnya

Serahkan Kesimpulan ke MK, Tim Hukum Ganjar-Mahfud Ungkap 5 Pelanggaran di Pilpres 2024

16 April 2024

Serahkan Kesimpulan ke MK, Tim Hukum Ganjar-Mahfud Ungkap 5 Pelanggaran di Pilpres 2024

Tim Hukum Ganjar-Mahfud resmi menyerahkan kesimpulan sidang sengketa hasil Pilpres kepada MK. Apa isinya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK Pagi Ini

16 April 2024

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK Pagi Ini

Tim Hukum Ganjar-Mahfud akan menyerahkan kesimpulan sidang sengketa hasil Pilpres ke MK pada pukul 10.00 hari ini.

Baca Selengkapnya

Begini Kata Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Jelang Putusan MK atas Sengketa Pilpres

15 April 2024

Begini Kata Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Jelang Putusan MK atas Sengketa Pilpres

Todung Mulya Lubis optimistis MK akan melahirkan putusan yang cukup progresif atas perkara sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Tuntutan Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, Siapa Saja yang Menyuarakan?

6 April 2024

Tuntutan Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, Siapa Saja yang Menyuarakan?

Siapa saja yang menyerukan Jokowi dihadirkan di sidang sengketa Pemilu 2024 yang digelar di MK? Berikut alasan mereka.

Baca Selengkapnya

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

5 April 2024

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.

Baca Selengkapnya

Ahli Prabowo-Gibran Sebut Bansos Tak Pengaruhi Pemilih, Todung: Mencederai Akal Sehat

5 April 2024

Ahli Prabowo-Gibran Sebut Bansos Tak Pengaruhi Pemilih, Todung: Mencederai Akal Sehat

Kata Todung soal ahli dari Prabowo yang menyatakan Bansos tak pengaruhi pemilih.

Baca Selengkapnya

Ahli Kubu Prabowo-Gibran Sebut MK Tak Berwenang Adili Dugaan Pelanggaran TSM, Apa Alasannya?

4 April 2024

Ahli Kubu Prabowo-Gibran Sebut MK Tak Berwenang Adili Dugaan Pelanggaran TSM, Apa Alasannya?

Ahli dari kubu Prabowo-Gibran menyebutkan, selain penghitungan suara, adalah bukan menjadi kompetensi MK.

Baca Selengkapnya