TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis, membantah pernyataan kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka soal bantuan sosial (Bansos) tak pengaruhi pemilih yang disampaikan dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 4 April 2024. Adapun pernyataan itu disampaikan pendiri lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi, yang hadir sebagai ahli Prabowo-Gibran.
“Sangat sulit membayangkan kalau Bansos tidak bawa dampak ke pemilih pasangan 02,” kata Todung dalam konferensi pers di Gedung MK pada Kamis malam, 4 April 2024. “Pernyataan Bansos tidak punya dampak ke pemilih itu pernyataan yang mencederai akal sehat kita sebagai manusia.”
Todung mengatakan, dalam kultur masyarakat tradisional, selalu ada imbal balik kebaikan dibalas kebaikan. Karena itu, ia meyakini Bansos yang digelontorkan secara masif menjelang Pilpres 2024 berpengaruh terhadap perilaku pemilih. “Ini dikatakan saksi dan ahli yang kami tampilkan.”
Lebih lanjut, Todung mengatakan pihaknya berkali-kali pergi ke berbagai daerah. Dalam kunjungan tersebut, ia mengklaim kepala desa, lurah, aktivis sosial, mengatakan banjir bansos mendikte pemilih.
“Siapa yang memberi Bansos? Ya, jelas Jokowi. Untuk kepentingan paslon 02,” ujar Todung. “Dan itu tidak bisa dihilangkan rekam jejak digitalnya."
Todung kemudian menyoroti apa yang disampaikan Franz Magnis Suseno alias Romo Magnis dalam sidang sebelumnya. Saat itu, Romo Magnis memberikan keterangan soal pelanggaran etika.
Menurut Romo Magnis, bansos bukan milik presiden, tapi milik bangsa Indonesia. Adapun pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian bersangkutan. Romo Magnis bahkan mengibaratkan, presiden yang mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye pasangan calon tertentu, mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko.
“Apa kita tidak percaya pada Romo Magnis? Seorang Romo, profesor, yang bicara etika politik,” kata Todung. “Dia bukan politisi, bukan surveyor, dia orang yang tidak punya kepentingan.”
Todung juga mengatakan mestinya semua orang tidak menutup mata dan telinga terhadap ratusan guru besar dan kampus yang mengkritisi penyaluran Bansos. Belum lagi, kata dia, ada para seniman dan masyakarat sipil juga mengkritisi hal serupa.
Adapun ihwal bansos tidak pengaruhi preferensi pemilih, Hasan Nasbi memberi contoh dari kasus pemilihan kepala daerah. Salah satunya, dalam Pilkada DKI 2017 ketika Anies Baswedan mengalahkan Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Kalau ada hubungan Bansos dengan keterpilihan, Anies tak bisa lawan Ahok," ujar Hasan.
Hasan menilai, pemilih akan memilih kandidat bukan karena bansos. Namun, kata dia, preferensi pemilih bergantung pada kualitas kandidat. "Kalau lawannya lebih baik, Bansos berapappun, petahanan akan kalah.
RIRI RAHAYU | AMELIA RAHIMA SARI
Pilihan Editor: 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres, Kubu Anies Minta MK Ajukan Pertanyaan Brilian
