TEMPO.CO, Lumajang - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono,mengaku prihatin melihat konflik internal yang terus menggerogoti partainya. Dia mengaku ingin berdamai agar eksistensi Partai Golkar tidak merosot dalam pilkada serentak awal 2017 mendatang.

"Kami tidak menghendaki (terus merosot--), kemarin pilkada serentak 9 Desember 2015, meskipun Golkar bisa ikut, tetapi terjadi kemerosotan," kata Agung Laksono di Lumajang, Kamis, 7 Januari 2016.

SIMAK: Golkar Gabung Pemerintah, Demokrat Tetap Penyeimbang

Agung mengatakan dirinya tidak ingin kemerosotan di Pilkada Serentak 2015 terulang lagi di 2017. "Pada Februari 2017 ada pilkada serentak lagi. Selagi masih panjang waktunya segera diakhiri pertikaian," kata Agung. Jalan keluar terbaik untuk mencegah kemerosotan ini, kata dia, adalah dengan menyelenggarakan Munas bersama.

"(Seharusnya--) Munas lagi, (ketua umum--) dipilih lagi, prosesnya baik dan sesuai dengan AD ART, demokratis, terbuka, bahkan saya minta supaya dikawal dan disaksikan media dan masyarakat lain," kata Agung.

BACA: Bambang Soesatyo Setuju Golkar Gelar Munas Gabungan, Asalkan...

"Ada kevakuman pada kepemimpinan Partai Golkar akibat dicabutnya SK Menkumham tentang Kepengurusan Munas Ancol," katanya. Bukan hanya hasil Munas Ancol saja, tetapi Munas Riau juga habis masa berlakunya dan Munas Bali tidak disahkan. "Jadi terjadi kevakuman di Partai Golkar," ujarnya. Kevakuman ini, kata Agung, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

BACA: Siapa Beri Pengaruh Buruk pada Golkar, Kubu Ical atau Agung?

"Ini tentu berbahaya dan tidak menguntungkan bagi perkembangan politik baik di Partai Golkar sendiri maupun nasional," katanya. Karena itu, Agung minta ada usaha-usaha terbaik dari para senior Golkar. "Banyak pemikiran yang muncul terutama dari para senior-senior, adalah dengan menyelesaikan perselisihan ini, karena awalnya sebab musababnya perselisihan yang muncul dari kepengurusan," kata dia.

"Kami berharap Munas bisa diselenggarakan pada Februari atau awal Maret 2016 ini," kata dia. Menurut Agung, rekonsiliasi yang terbaik adalah dengan diselenggarakannya musyawarah nasional.

DAVID PRIYASIDHARTA