TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto kembali menegaskan posisi partainya menyusul adanya rencana Partai Golongan Karya bergabung dengan pemerintah Presiden Joko Widodo. "Partai Demokrat, dari dulu, saat ini, dan sampai berakhir, akan tetap konsisten sebagai partai penyeimbang," katanya di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis, 7 Januari 2016.
Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu, Partai Demokrat tidak memposisikan diri sebagai partai oposisi. Namun, ucap dia, saat pemerintah melaksanakan program yang prorakyat serta sejalur dengan visi dan misi Partai Demokrat, partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono itu akan menjadi yang terdepan dalam mendukung pemerintah.
Begitu pula ketika pemerintah membuat program yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, Demokrat, menurut Agus, akan berada paling depan mengkritisi sekaligus mencari solusi. "Contohnya pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Semua partai di DPR menyetujui. Tapi Demokrat memberi catatan agar Presiden mempertimbangkan tidak melantik dulu karena Budi Gunawan masih berstatus tersangka," ucapnya.
Agus pun menuturkan Demokrat menghormati pilihan politik partai-partai lain yang memilih bergabung dengan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla. "Kalau yang lain, ya diserahkan ke partai masing-masing. Kami tidak boleh mengintervensi pilihan politik partai yang bukan partai kami," ujar Agus.
Dalam rapat konsolidasi pimpinan yang digelar kepengurusan Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali pada 5 Januari lalu, mereka menghendaki Golkar menjadi partai pendukung pemerintah Jokowi-JK. Selain itu, kubu Aburizal akan menggelar rapat pimpinan nasional pada akhir bulan ini. Rekomendasi itu berbeda dengan pernyataan Agung Laksono yang menginginkan dilaksanakannya munas bersama.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
