TEMPO.CO, Pangkalpinang - Rencana pembangunan infrastruktur untuk menopang ketahanan pangan di Bangka Belitung tersendat. Padahal proyek ini direncanakan atas anjuran Presiden Joko Widodo yang meminta Bangka Belitung berpartisipasi dalam program 1 juta hektare sawah baru dan 3 juta hektare rehabilitasi sawah untuk menopang ketahanan pangan. "Namun sampai sekarang anggaran belum jelas. Belum ada pagu dari Kementerian," ujar Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jaringan Sumber daya Air (PJSA) Sumatera VIII Provinsi Bangka Belitung (Babel), Mahipal, kepada Tempo, Senin, 7 Desember 2015.

Mahipal mengatakan, dana APBN tidak dikucurkan ke Bangka Belitung karena Kementerian menganggap situasi tidak kondusif seiring banyaknya pelaksanaan kegiatan yang berurusan dengan aparat hukum pada tahun 2015. "Ibarat anak sekolah, kami sedang disetrap," katanya. Menurut Mahipal, memang ada beberapa kegiatan di instansinya yang tahun ini diperiksa oleh Kejaksaan. Namun sejauh ini tidak ditemukan adanya masalah.

Mahipal mengatakan, tidak dikucurkannya anggaran dari pemerintah pusat itu membuat sejumlah proyek di Bangka Belitung tidak bisa berjalan. Misalnya saja proyek penanganan pantai dan sungai yang terancam abrasi. "Jadi kebutuhan bukan hanya pembangunan infrastruktur ketahanan pangan saja. Penanganan pantai dan sungai juga penting. Kita menunggu anggaran sisa dari sektor lain," ujarnya.

Mahipal menambahkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Bangka Belitung dan Wali Kota Pangkalpinang untuk membantu anggaran. "Tapi anggaran yang tersedia hanya untuk keperluan rutin kantor. Kita harap bisa ditinjau ulang karena sebelumnya kita sudah mengusulkan rencana 199 kegiatan di tahun depan," kata Mahipal.

SERVIO MARANDA