Sidang MKD Setya Novanto Dipimpin Kahar Muzakir  

Senin, 7 Desember 2015 16:31 WIB

Ketua DPR RI Setya Novanto saat wawancara dengan Tim Redaksi TEMPO di kantornya. TEMPO/Nur Haryanto

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Kahar Muzakir, dipilih untuk memimpin sidang Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad.

"Saya seharusnya yang memimpin sidang. Namun karena drop, gantian Pak Kahar," ujar Dasco saat ditemui di sela skor sidang, Senin, 7 Desember 2015. Saat sidang diskor, hampir semua anggota MKD terlihat ke luar ruangan rapat. Hanya terlapor Setya Novanto yang tak terlihat ke luar ruang rapat.

Sidang Setya Novanto berlangsung tertutup, berbeda dengan sidang yang digelar untuk meminta keterangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia yang digelar secara terbuka. Dasco beralasan hal itu sudah sesuai dengan aturan sidang.

"Sidang selalu tertutup dulu. Kemarin terlalu mengikuti tekanan publik," katanya.

Anggota MKD dari Fraksi PPP, Dimyati Natakusumah, mengatakan mekanisme pemeriksaan terlapor harus dilakukan secara tertutup. "Alasan aturannya kalau teradu harus tertutup, kami hormati teradu," ujarnya. Dia menolak memberikan keterangan soal isi pembicaraan di dalam ruangan sidang.

Hari ini merupakan jadwal persidangan ketua DPR Setya Novanto yang dilaporkan ihwal dugaan pelanggaran etika. Keputusan pemanggilan Setya pada hari ini diputuskan oleh MKD Jumat lalu setelah memeriksa saksi, Marouf Sjamsoeddin, Presiden Direktur Freeport.

Setya dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Ia melampirkan bukti berupa rekaman percakapan antara Setya, Marouf, dan pengusaha Riza Chalid. Terakhir, sidang diundur dari seharusnya pukul 09.00 WIB menjadi pukul 13.00 WIB.

EGI ADYATAMA

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

9 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

1 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya