Benarkah Riza Chalid Bisa Atur Petinggi Negeri?

Rabu, 2 Desember 2015 20:18 WIB

Suasana di rumah duka Ibunda Riza Chalid, Jakarta, 23 November 2015. Turut hadir Wakapolri Komjen Budi Gunawan (baju biru) dan Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso (kedua kiri). Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Muhammad Riza Chalid, kini semakin banyak dibicarakan publik setelah transkrip rekaman soal pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto soal permintaan saham PT Freeport Indonesia beredar. Dia disebut-sebut sangat aktif melakukan lobi terkait kontrak perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

Dalam transkrip yang beredar, Riza mengaku mendapat bahan dari Luhut Pandjaitan soal percepatan pembangunan Papua. Dalam transkrip tersebut, Riza menanyakan ihwal pembangunan smelter Freeport kepada Presiden Direktur PT Freeport Indoensia Maroef Sjamsoeddin. “Jadi tetap di Gresik?” kata Riza dalam transkrip rekaman tersebut.

Maroef mengatakan yang paling memungkinkan di Gresik karena sudah menghabiskan biaya besar. Riza Chalid menjawab akan membicarakan masalah itu dengan Darmo yang siap mengurusi semua. Di tengah pembicaraan itu, Setya Novanto menimpali. “Pengusaha juga,” katanya. Riza pun kembali menjawab. “Kalau Ini tugasmu untuk mengamankan. Jadi saya sudah bicara, Pak Jokowi. Urusan dia saya. Dia dipakai Pak Luhut semua,” katanya.

Riza dan Setya Novanto tergambar begitu kompak meyakinkan Maroef jika mereka sangat dekat dan bisa meyakinkan Presiden Jokowi. Setya Novanto mebeberkan pengalaman-pengalaman dia dalam membantu Jokowi di parlemen, termasuk saat pemilihan Kapolri.

Sementara Riza, mengklaim sangat dekat dengan Jokowi dan ikut mendorong agar mantan Wali Kota Solo itu mencalonkan jadi Presiden bersama Hendropriyono dan Budi Gunawan. Dia juga mengklaim berperan dalam mendamaikan persaingan antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat setelah pemilihan presiden 2019 selesai.

“Sebelum bubarin Pak, kalau gak gini Pak. Saya ini kan pedagang, Saya ikutan politik kan karena teman-teman saja. Baik, ngak cerai. Saya pedagang. Saya bilang eh ini saatnya damai. Kita kumpulin semua yuk. Kumpul Bang Ical, Anis Matta, Hatta, pokoknya semua kita kumpul,” Riza kepada Setya Novanto dan Maroef Sjamsoeddin.

Dia mengaku meminta Luhut agar menyiapkan pertemuan untuk mengusung perdamaian. Riza meminta agar jangan menggangu Presiden dan Wapres karena semua juga mencari makan. Dia meminta Luhut mengatakan kepada Jokowi soal dukungan tersebut. Menurut dia, semuanya sepakat mendukung Jokowi, termasuk Prabowo Subianto.

“Sejak itu. Makanya Pak, DPR gak pernah ganggu Jokowi. Gak pernah ganggu Jokowi. Malah yang enggak mendukung Jokowi itu PDIP. KMP enggak, semuanya mendukung. Itu kita happy juga sih. Kalau negara aman kita punya jalan. Tapi kalau ribut terus di parlemen, pusing kepala. Bayangin sudah kurang aman negara, ekonominya ancur.”

Setelah itu, dalam transkrip juga ada percakapan Setya Novanto menyinggung soal dana Rp 500 miliar yang habis. Tak jelas duit itu untuk siapa. Namun Riza menjawab jika duit itu dibagi dua yaitu untuk Jokowi-Jusuf Kalla Rp 250 miliar dan untuk Prabowo-Hatta Rp 250 miliar.

“Kita duduk aja. Ke Singapura, main golf, aman. hahahaa. Itu kan temen, temen semualah, Pak Susahlah. Kita hubungan bukan baru kemarin. Masak kita tinggal nggak baik. tapi kan sekarang udah gak ada masalah. Sudah normal. Gitu.”

Lalu Setya Novanto menimpali jika dia berbicara dengan Jokowi. “Saya ngomong sama presiden, ini Pak Bung Riza juga bantu. Oh ya ya itu dia kawan saya baik. Hahaha.”
Setelah itu, Riza kemudian menjawab.

“Memperjuangkan dia itu capek sob. Segala macam cara, Pak Hendro ngomong sama Megawati waktu di Kebagusan. Belum saatnya. Dikira sekaligus. Belum Pak. Saya itu baik, saya kasihan sama Pak Jokowi, saya akan bantu Pak Jokowi ke Hatta sebagai cawapres. Pak Jokowi sama Hatta mungkin Pak, tapi Meganya gak mau. Saya sama Hatta itu sahabat,” kata Riza.

ANGGA SUKMAWIJAYA

Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

6 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

9 jam lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

1 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

4 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

5 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya