Dengan Mata Merah, Setya Novanto Bantah Catut Nama Jokowi  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 17 November 2015 15:26 WIB

Ilustrasi Setya Novanto. (ILUSTRASI: TEMPO/IMAM YUNNI)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto hadir di Kompleks Parlemen Senayan pada pukul 09.30. Turun dari mobilnya, ia langsung dikerumuni awak media yang sejak pagi menunggunya memberikan tanggapan atas laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

"Pagi-pagi udah ngantor, nih," sapa Setya Novanto sambil membetulkan jas yang dipakainya. Tanpa basa-basi, wartawan langsung memberondongnya dengan berbagai pertanyaan yang menyangkut laporan Sudirman Said ke MKD itu.

Dengan suara parau dan bergetar, Setya berusaha melayani pertanyaan yang dilontarkan wartawan, terkait dengan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam proses negosiasi yang diduga dilakukannya dengan bos Freeport dan pengusaha berinisial MRC.

"Yang pertama, saya melihat di media bahwa saya membawa atau mencatut nama Presiden," kata Setya. Sambil menghela napas, ia melanjutkan jawabannya. "Tapi yang jelas bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu adalah simbol negara yang harus kita hormati, yang juga harus kita lindungi," kata Setya Novanto di Komplek Parlemen Senayan pada Selasa, 17 November 2015.

Dalam penjelasannya, Setya Novanto membantah bahwa ia telah mencatut nama Presiden, terlebih menggunakannya untuk mendapatkan saham di Freeport. "Jadi, menurut pendapat saya, saya juga tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan (Presiden dan Wakil Presiden) dan juga saya harus berhati-hati, dan harus menyampaikan secara jelas apa yang telah disampaikan Presiden kepada saya," ujar Novanto.

Dalam memberikan jawaban kepada wartawan, terlihat sesekali tangan Novanto—yang sedari awal memegang sebuah kertas kecil seperti kartu nama—bergetar. Selain itu, matanya terlihat memerah seperti sembap.

Menghadapi kenyataan dirinya dua kali dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan, Setya Novanto memilih pasrah dan percaya bahwa MKD akan mengusut kasusnya secara adil sesuai tata cara undang-undang. "Saya menghargai MKD. Sejak awal MKD tegas dan mempunyai fungsi secara baik, dan menjalankan tugas secara baik. Tentu ini adalah suatu kewibawaan MKD kepada anggota DPR. Saya betul-betul menghargai dan mematuhi MKD untuk menindak segala sesuatu kepada anggota DPR," tutur politikus Partai Golkar ini.

Setelah memberikan keterangan pers, Setya Novanto langsung balik badan dan meninggalkan kerumunan awak media diiringi pasukan pengawalnya.

DESTRIANITA K.

Baca juga:
Teror Paris: Inilah 5 Kejadian Baru yang Menegangkan!
Wah, Depok Favorit bagi Kaum dengan Gaya Bercinta Berbahaya

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

23 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

1 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya