Bendahara Bawaslu Jawa Timur Terancam 20 Tahun Penjara

Reporter

Senin, 9 November 2015 23:44 WIB

diubah dari barbadosallegiance.wordpress.com

TEMPO.CO, Surabaya - Bendahara Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur, Gatot Sugeng Widodo, didakwa turut serta membantu dalam korupsi dana hibah senilai Rp 142 miliar dalam pemilihan gubernur 2013 lalu. Gatot dan dua terdakwa lainnya yang adalah rekanan pengusaha Bawaslu dalam pemilihan gubernur itu, Ahmad Khusaini dan Indriyono, terancam masing-masing hukuman penjara hingga 20 tahun.

Dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Senin 9 November 2015, Jaksa Endryanto menyatakan kalau ketiga terdakwa berperan membantu korupsi yang dilakukan Sekretaris Bawaslu Jawa Timur Amru. Yang terakhir ini sudah lebih dulu didakwa dalam persidangan sepekan sebelumnya dan menerima ancaman hukuman yang sama.

Untuk tiga terdakwa yang disidangkan menyusul itu, Endryanto mengatakan, "Didakwa Pasal 55 KUHP jo Pasal 3 (1) jo Pasal 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara."

Setelah pembacaan dakwaan tersebut, sidang dibuka kembali untuk sidang lanjutan dengan terdakwa Amru. Agendanya, pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum Amru yang menyatakan adanya ketidak sesuaian antara dakwaan dari jaksa dan tindak pidana yang dilakukan kliennya.

Sebelumnya, dalam sidang yang dipimpin hakim M. Tahsin, Amru didakwa telah berperan besar atas timbulnya kerugian negara. Amru, menurut jaksa, diduga berperan aktif dalam pembuatan kontrak fiktif pengadaan barang dan jasa senilai Rp 142 miliar yang menyebabkan negara merugi Rp 5,6 miliar.

Kasus yang juga menyeret tiga anggota Bawaslu ini bermula saat Samudji Hendrik Susilo, mantan pejabat pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Bawaslu Jawa Timur, melaporkan kasus penyalahgunaan dana hibah pemilihan gubernur pada 2013 ke Polda. Hendrik mengadukan hanya 80 persennya honor yang dibayarkan kepada anggota dan petugas pengawas lapangan di 38 kabupaten dan kota.

Belakanga, audit oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menemukan sisa dana (silpa) sebesar Rp 4 miliar yang harus dikembalikan. Saat pemeriksaan pada September 2014 diketahui Bawaslu Jawa Timur hanya menyetor Rp 2,4 miliar dari total Rp 4 miliar itu.

SITI JIHAN SYAHFAUZIAH

Berita terkait

PDIP Surabaya Usulkan ke DPP Inkumben Eri Cahyadi-Armuji Maju Pilkada Kota Surabaya

1 hari lalu

PDIP Surabaya Usulkan ke DPP Inkumben Eri Cahyadi-Armuji Maju Pilkada Kota Surabaya

PDIP Surabaya mengusulkan wali kota - wakil wali kota inkumben Eri Cahyadi-Armuji maju ke Pilkada Kota Surabaya 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

1 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

3 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

3 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

4 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

6 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Eri Cahyadi Terima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

7 hari lalu

Eri Cahyadi Terima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengukir sejarah baru dalam kepemimpinannya di Kota Surabaya.

Baca Selengkapnya