DPR Jamin Pansus Asap Tidak Mencari Kambing Hitam  

Jumat, 30 Oktober 2015 13:07 WIB

Kendaraan bermotor melewati jalanan yang tertutup kabut asap. Malaysia terkena imbas dari tebalnya kabut asap, akibat kebakaran lahan dan hutan di wilayah Sumatra, Indonesia. Malaysia, 6 Oktober 2015. REUTERS/Edgar Su

TEMPO.CO, Jakarta – Salah satu inisiator pembentukan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat untuk menelisik akar kebakaran hutan dan merebaknya kabut asap, Edhy Prabowo, menyatakan rencana pembentukan pansus tidak bertujuan mencari kambing hitam.

"Pansus ini dibentuk bukan untuk mencari kambing hitam dan memojokkan pemerintah, tapi lebih kepada mencari akar masalah beserta solusi agar peristiwa serupa tidak terulang," kata politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini dalam hak jawabnya kepada Tempo, Jumat, 30 Oktober 2015.

Edhy juga menyatakan pansus tersebut akan bekerja sungguh-sungguh dan tidak akan memprioritaskan studi banding ke luar negeri. Pernyataan Edhy ini membantah berita Tempo.co, Kamis, 28 Oktober 2015, berjudul "Tak Atasi Asap, Pansus Justru Studi Banding ke Benua Amerika". Berita itu sudah diubah menjadi, "Belajar Atasi Asap, Pansus Kaji Opsi Studi Banding ke Brasil".

"Terlebih saat ini Partai Gerindra secara tegas melarang kadernya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, kecuali bila sangat dibutuhkan," ujar Edhy.

"Berita itu seakan sudah menyimpulkan bahwa pansus tidak akan bekerja mengatasi persoalan asap dan hanya memikirkan studi banding ke luar negeri. Padahal pansus sendiri sejauh ini masih diperjuangkan dan belum terbentuk, apalagi menjalani agenda kerja," tuturnya.

Edhy menegaskan, DPR menyadari bahwa saat ini puluhan juta orang tengah berjibaku melawan kepungan asap. "Pemerintah bersama DPR saling membahu mengatasi persoalan ini," katanya. "DPR tetap mengawasi serta men-support action pemerintah dalam hal kebijakan dan anggaran," ucapnya.

WD | HAK JAWAB

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

49 menit lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

23 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya