Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Belajar Atasi Asap, Pansus Kaji Opsi Studi Banding ke Brasil  

image-gnews
Tiga kru bandara melewati dua pesawat di landasan Bandara Supadio yang diselimuti kabut asap, di landasan Bandara Supadio, Kubu Raya, Kalbar, 21 Oktober 2015. Aktivitas penerbangan domestik dan internasional di Bandara Supadio kembali terganggu asap pekat. ANTARA FOTO
Tiga kru bandara melewati dua pesawat di landasan Bandara Supadio yang diselimuti kabut asap, di landasan Bandara Supadio, Kubu Raya, Kalbar, 21 Oktober 2015. Aktivitas penerbangan domestik dan internasional di Bandara Supadio kembali terganggu asap pekat. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengatakan Panitia Khusus Asap tidak menutup kemungkinan akan melakukan studi banding ke luar negeri. "Bisa ke Brasil atau Amerika," kata dia di Kompleks Parlemen, Kamis, 29 Oktober 2015.

Menurut Edhy, tim itu akan belajar cara antisipasi kebakaran hutan. Dipilihnya Brazil, ucap dia, karena merupakan negara tropis yang banyak memiliki lahan gambut.

Edhy menjelaskan, hutan dan lahan Brazil pun pernah terbakar. "Tapi tidak terbakar setiap tahun," katanya. "Ke Amerika juga dipilih negara tropis yang modern."

Edhy menuturkan, Pansus Asap itu akan disahkan saat rapat paripurna besok, Jumat 30 Oktober 2015. Menurut dia, sepuluh fraksi, yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Hanura, PPP, PKB, NasDem, Golkar, PAN, PKS, dan Demokrat, sudah setuju pembentukan pansus.

Meski asap mulai padam di daerah Kalimantan dan Sumatera akibat hujan, Edhy menambahkan pansus ini akan tetap jalan. "Kami bukan cari asap saja, tapi dampaknya setelah itu," katanya.

Edhy menuturkan, pansus itu akan membahas berbagai macam hal, seperti pencegahan asap. Termasuk cara tradisional petani yang membakar lahan untuk menanam tanamannya. "Kami tidak ingin juga, petani ditangkap karena membakar lahan," katanya. "Padahal itu cara tradisional."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Edhy enggan menjelaskan berapa anggaran yang akan digunakan dalam pansus itu. "Yang jelas sudah ada di pagu anggaran."

HUSSEIN ABRI YUSUF

KETERANGAN RALAT: Judul berita ini diubah dari sebelumnya 'Tak Atasi Asap, Pansus Justru Studi Banding ke Benua Amerika' karena tidak mencerminkan isi dan pernyataan narasumber. Redaksi mohon maaf atas ketidakuratan ini. Hak jawab selengkapnya kami muat di berita ini: 'DPR Jamin Pansus Asap Tak Mencari Kambing Hitam'.

Baca juga:

Wah, Mourinho Tak Jamin Chelsea Masuk 4 Besar, Akan Dipecat?

Jose Mourinho Terpuruk Gara-gara Wanita Cantik Ini?

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

16 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

20 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.