Setya Novanto Ingin Luhut Pimpin Pemadaman Kebakaran Hutan

Selasa, 13 Oktober 2015 15:28 WIB

Sebuah helikopter Mi-17 menyiramkan air untuk memadamkan kebakaran hutan di Ogan Komering Ulu, Sumatera selatan, 10 September 2015. Petugas melakukan penyeldikan terhadap kebakaran hutan yang meluas dan menyelimuti beberapa negara Asia Tenggara. REUTERS/Beawiharta

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dipilih menjadi koordinator penanganan masalah kebakaran hutan dan kabut asap. Menurut Setya, koordinator diperlukan untuk menjembatani koordinasi antarkementerian.

“Menurut saya, Pak Luhut paling tepat," kata Setya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 13 Oktober 2015. Menurut dia, koordinasi antarkementerian perlu ditingkatkan agar kebakaran hutan bisa segera teratasi.

Setya mengkhawatirkan penyelesaian kebakaran hutan ini akan memakan waktu lama karena kebanyakan daerah yang terjadi kebakaran hutan merupakan daerah gambut. Menurut dia, pemadaman kebakaran hutan hanya efektif jika hujan turun dengan intensitas besar.

Karena kebakaran hutan semakin meluas, Setya mengusulkan agar peristiwa tersebut menjadi bencana nasional. Menurut dia, bencana ini sudah melanda Sumatera dan Kalimantan. “Dilihat dari luas dan dampak sosial, kebakaran hutan perlu dijadikan bencana nasional."

Dalam rapat Satuan Tugas Pengendalian Nasional Operasi Darurat Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, Luhut meminta para pelaku pembakaran hutan ditindak tegas. Rapat tersebut langsung dipimpin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Acara ini juga dihadiri Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kepala Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei, jajaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, serta jajaran Lembaga Penerbangan dan Antariksa.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI




Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

15 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

2 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya