Bertemu Donald Trump, Apa yang Dilanggar Setya Novanto Cs?

Reporter

Sabtu, 5 September 2015 08:28 WIB

Ketua DPR Setya Novanto (kedua kanan) menghadiri upacara sumpah kesetiaan Kandidat presiden A.S, Donald Trump (kiri), di Trump Tower, New York, 3 September 2015. Acara ini merupakan bagian dari upaya Trump menjadi calon Presiden A.S. AP/Richard Drew

TEMPO.CO, Jakarta - Kehadiran Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dalam acara kampanye Donald Trump di New York, Amerika Serikat, menuai kritik. Deklarasi pengambilan sumpah kesetiaan kandidat Presiden Amerika Serikat dari kubu Partai Republik itu berlangsung di Trump Tower, Kamis, 3 September, waktu setempat.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyayangkan Setya dan delegasi DPR datang ke acara Trump. "Beliau datang ke sana diperkenalkan sebagai Ketua DPR. Itu seolah-olah ada intervensi ke negara lain terkait dengan politik dalam negerinya," kata dia saat dihubungi, Jumat, 4 September 2015.

Berita Menarik


Dibunuh di Kota Wisata: Karena Nurdin Kesal Nungki Main HP
Alumnus UI Tewas, Jejak Kaki di Balkon Ungkap Kejanggalan


Dalam tayangan yang dimuat di laman Youtube.com, Trump terlihat kembali ke podium bersama Setya sesaat setelah berpidato. Sejurus kemudian Trump memperkenalkan Setya kepada para juru warta. "Pria ini ketua parlemen Indonesia, datang ke sini untuk bertemu saya. Setya Novanto, salah satu orang paling berpengaruh dan sosok yang besar," kata Trump kepada ratusan pendukungnya.

Setya tak datang sendiri ke acara Trump. Politikus Partai Golkar itu ditemani Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Kepala Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf, Wakil Ketua Komisi Pertahanan Tantowi Yahya, Ketua Komisi Hukum Azis Syamsudin, Anggota BKSAP Yuliari Batubara, serta Utusan Khusus Presiden bidang Kemaritiman Eddy Pratomo.

Kepala Bagian Tata Usaha Ketua DPR Hani Tahapari mengakui pertemuan delegasi DPR dengan Trump tak termasuk ke dalam kunjungan resmi kenegaraan. Agenda resmi Setya justru saat menjadi pembicara dalam acara forum ketua parlemen sedunia yang dihajat International Parliamentary Union itu pada 31 Agustus hingga 2 September. Setya dan rombongan lantas merencanakan kunjungan persahabatan ke Washington DC untuk bertemu parlemen AS.

Komjen Buwas Dicopot
Pencopotan Waseso, Luhut: Prajurit Tak Boleh Ancam Atasan
Kapolri: Buwas Mau Dicopot Saat Adu Mulut dengan Buya Syafii


Hikmahanto menganggap tindakan Setya melampaui kewenangan dan protokolernya sebagai Ketua DPR. Terlebih penduduk Indonesia belum tentu mengetahui Donald Trump, apalagi menyukainya. Menurut dia, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) harus menelisik motif kehadiran dan jawaban Setya. "Diperiksa saja, kalau nanti dinyatakan tidak melanggar, tidak apa-apa," kata dia.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Sufmi Dasco Ahmad mengaku tak mengetahui apakah tindakan Setya melanggar etika. Namun Mahkamah mempertimbangkan untuk mengklarifikasi. "(Peristiwa) yang menonjol begini pastinya kami bicarakan di rapat pimpinan MKD," ujar dia.

Sementara itu, Fadli membantah pertemuan dengan Trump sebagai dukungan atas pencalonannya sebagai presiden. "Kami hanya ngobrol santai sambil makan siang. Lalu diajak melihat konferensi persnya di lobi bawah," ujar dia melalui pesan pendek, kemarin.

MAHARDIKA | INDRI MAULIDAR | MARIA RITA | REZA ADITYA

Berita Terbaru
Cerita Komjen Anang Iskandar yang Larang Rambo Jadi Polisi
Eksklusif, Budi Waseso: Saya Minta Pak JK Biarkan...

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

15 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

2 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya