Ini Kriteria Capim KPK Versi PAN

Reporter

Editor

Febriyan

Jumat, 4 September 2015 22:00 WIB

Sembilan srikandi anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK saat konfrensipress di Istana Negara, Jakarta, 1 September 2015. Joko Widodo telah menerima secara resmi delapan nama capim KPK periode 2015-2019. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional, Mulfachri Harahap, mengatakan partainya akan memilih calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak memiliki ambisi menjadi orang nomor satu di Komisi Anti Rasuah. "Bahasa sederhananya sudah selesai dengan dirinya, tanpa ambisi dan syahwat," ujarnya ketika di temui di Komplek Parlemen Senayan, Jumat, 4 September 2015.

Mulfachri mengatakan, fraksinya akan melakukan penelusuran terhadap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tenaga ahli fraksi akan dikerahkan untuk menelusuri para calon dengan menggunakan data awal dari ICW, PPATK, dan masukan masyarakat.

Penelusuran ini, menurut dia, sangat dibutuhkan karena kebanyakan calon belum teruji integritasnya. "Kebanyakan calon diisi orang yang belum pernah menempati jabatan strategis. Sehingga belum teruji," ujar Wakil Ketua Komisi Hukum itu.

Selain untuk mengetahui integritas para calon, penelusuran juga dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan para calon. "Sekarang susah, sulit katakan dia punya integritas. Karena integritas itu baru ketahuan kalau dikasih posisi tinggi," ujarnya.

Delapan nama yang diloloskan Panitia Seleksi telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Bila tak ada perubahan dari presiden, nama-nama itu akan dikirimkan ke DPR untuk tes kepatutan dan kelayakan. Nantinya, DPR akan memilih empat nama untuk memimpin lembaga anti rasuah, ditambah satu nama lagi dari seleksi yang diselenggarakan tahun lalu. Diperkirakan tes bakal dilaksanakan Oktober mendatang, sebelum masa sidang kelima usai.

Berikut nama-nama calon pimpinan KPK:

Bidang Pencegahan:
1. Saut Situmorang (staf ahli Kepala BIN)
2. Surya Tjandra (pengacara)

Bidang Penindakan:
1. Alexander Marwata (Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)
2. Brigadir Jenderal Basaria Panjaitan (kepolisian)

Bidang Manajemen:
1. Agus Rahardjo (Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan)
2. Sujarnako (Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar-Komisi dan Instansi KPK)

Bidang Supervisi, Koordinasi, dan Monitoring:
1. Johan Budi Sapto Pribowo (Pelaksana tugas pimpinan KPK)
2. Laode Muhammad Syarif (akademisi Universitas Hasanuddin)

Seleksi tahun lalu:
1. Busyro Muqaddas
2. Robby Arya Brata

INDRI MAULIDAR

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

19 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

7 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya