Kasus Dana Bansos, Kejaksaan Agung Periksa Anak Buah Gatot  

Reporter

Selasa, 4 Agustus 2015 07:10 WIB

Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho mengenakan rompi tahanan dikawal ketat petugas keluar dari gedung KPK, Jakarta, 3 Agustus 2015. KPK resmi menahan Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evy Susanti karena diduga terlibat kasus penyuapan kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Medan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Medan - Tiga pejabat dan satu bekas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemerintahan Provinsi Sumut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Tony T Spontana mengatakan, keempat orang itu diperiksa sebagai saksi. Keempatnya yaitu mantan Sekretaris Daerah Sumut Nurdin Lubis, mantan Kepala Biro Keuangan Pemeritah Provinsi Sumut Baharuddin Siagian yang saat ini Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Sekretaris Daerah Sumut Hasban Ritonga dan Asisten I Bidang Pemerintahan Silaen Hasiholan.

Tony menyebut keempatnya ditanyai jaksa penyidik tindak pidana khusus mengenai kronologis dana bansos tersebut. Namun hingga berakhirnya pemeriksaan, Kejagung belum menetapkan seorang tersangka." Belum ada tersangka," kata Tony kepada Tempo, Senin 3 Agustus 2015.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Widyo Pramono mengatakan status penanganan kasus dugaan korupsi dana bansos Pemerintahan Provinsi Sumut telah naik ke tahap penyidikan. Bekas Kepala Kejati Jawa Tengah itu mengatakan sprindik kasus tersebut terbit pada 23 Juli 2015," Tetapi belum ada tersangka yang ditetapkan,".

Kasus dugaan korupsi bansos mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyidangkan gugatan administrasi negara yang dimohonkan Kepala Biro Keuangan Pemerintahan Provinsi Sumut Ahmad Fuad Lubis. Dia menggugat surat Kejaksaan Tinggi Sumut yang melayangkan panggilan kepadanya untuk dimintai keterangan perihal korupsi dana bansos Pemerintah Provinsi Sumut tahun anggaran 2012 dan 2013.

KPK menangkap hakim PTUN yang ditengarai menerima suap untuk memenangkan gugatan Fuad . Suap hakim itu kemudian menyeret nama Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya Evi Susanti yang sudah menjadi tersangka suap dan ditetapkan KPK melalui surat perintah penyidikan yang diterbitkan Selasa 28 Juli 2015 lalu.

Sekda Sumut Hasban Ritonga mengaku diperiksa di Kejagung." Benar, saya dan beberapa pejabat diperiksa di Kejagung ihwal dana bansos sejak pagi tadi. Kami sudah selesai diperiksa dan akan kembali ke Medan besok pagi." kata Hasban kepada Tempo, Senin malam 3 Agustus 2015.

Hasban menjelaskan, pemeriksaan itu dilakukan setelah Kejagung melayangkan surat panggilan resmi." Kami hadiri panggilan itu untuk bersaksi dan menjalani pemeriksaan seputar kasus bansos Pemerintahan Provinsi Sumut," tutur Hasban. Sebelum menghadiri pemeriksaan, ujar Hasban melanjutkan, dia sudah melapor kepada Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi tak bertugas sehari ini.

SAHAT SIMATUPANG

Berita terkait

Apa Kabar Korupsi Dana Bansos Covid-19 Juliari Batubara? KPK: Masih Tunggu Penghitungan Kerugian Negara

21 Desember 2022

Apa Kabar Korupsi Dana Bansos Covid-19 Juliari Batubara? KPK: Masih Tunggu Penghitungan Kerugian Negara

Masih ingat kasus korupsi dana bansos Covid-19 Juliari Batubara yang belum kelar? KPK sebut masih tunggu penghitungan kerugian negara.

Baca Selengkapnya

KPK Perpanjang Penahanan 11 Mantan Anggota DPRD Sumut

11 Agustus 2020

KPK Perpanjang Penahanan 11 Mantan Anggota DPRD Sumut

Perpanjangan penahanan terhadap 11 tersangka dilakukan karena penyidik KPK masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan berkas perkara.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap APBD, KPK Tahan 2 Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara

28 Juli 2020

Kasus Suap APBD, KPK Tahan 2 Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara

KPK menahan 2 mantan anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka kasus suap pengesahan APBD.

Baca Selengkapnya

KPK Tahan 11 Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara

22 Juli 2020

KPK Tahan 11 Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara

KPK menyangka Anggota DPRD periode 2009-2014 dan 2014-2019 itu menerima suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho.

Baca Selengkapnya

PARA Syndicate: Kisruh Pendataan Jadi Celah Politisasi Bansos

20 Juli 2020

PARA Syndicate: Kisruh Pendataan Jadi Celah Politisasi Bansos

PARA Syndicate mengatakan pendataan Bantuan Sosial yang tidak satu pintu membuat celah-celah bagi politisasi Bansos

Baca Selengkapnya

KPK Luncurkan Aplikasi Lapor Kasus Bansos Covid-19

29 Mei 2020

KPK Luncurkan Aplikasi Lapor Kasus Bansos Covid-19

Di tengah pandemi Covid-19 KPK menambahkan fitur pelaporan dugaan penyelewengan bansos dalam aplikasi JAGA..

Baca Selengkapnya

Diduga Aset Jiwasraya, 6 Bidang Tanah di Jaksel Disita Kejagung

6 Maret 2020

Diduga Aset Jiwasraya, 6 Bidang Tanah di Jaksel Disita Kejagung

Tim jaksa penyidik Kejaksaan Agung menyegel 6 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, yang diduga aset kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Baca Selengkapnya

Tak Terkait Jiwasraya, Pemblokiran 25 Rekening Pemilik SID Dibuka

29 Februari 2020

Tak Terkait Jiwasraya, Pemblokiran 25 Rekening Pemilik SID Dibuka

Sejauh ini sudah ada 235 pemilik saham yang rekeningnya diblokir karena diduga terkait kasus Jiwasraya. Sebanyak 88 orang sudah mengajukan keberatan.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung Bidik Tambang Emas Tersangka Jiwasraya

29 Februari 2020

Kejaksaan Agung Bidik Tambang Emas Tersangka Jiwasraya

Dalam perkara Jiwasraya, Kejaksaan Agung telah menetapkan enam tersangka. Taksiran sementara kerugian atas kasus ini mencapai Rp 17 triliun.

Baca Selengkapnya

Rini Soemarno Pernah Laporkan Fraud Jiwasraya dan Asabri ke Jaksa

28 Februari 2020

Rini Soemarno Pernah Laporkan Fraud Jiwasraya dan Asabri ke Jaksa

Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno rupanya pernah melaporkan dugaan fraud Jiwasraya dan Asabri ke Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya