TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari menyatakan, seluruh koalisi perempuan dan koalisi 18+ sangat kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan batas usia minimal perempuan menikah adalah 16 tahun.
Pemerintah pun dituding turut dalam diskriminasi gender yang merampas hak pendidikan dan kesehatan pada perempuan.
"Kami akan melakukan upaya hukum lainnya. Proses legislasi juga ditempuh dan tidak akan berhenti sepanjang demi keamanan dan pemenuhan hak dan kesejahteraan di masyarakat," kata Dian menanggapi putusan MK, Kamis, 18 Juni 2015.
MK menolak gugatan Yayasan Kesehatan Perempuan dalam perkara 30/PUU-XII/2014 dan Yayasan Pemantauan Hak Anak dalam perkara 74/PUU-XII/2014 yang meminta batas usia ditingkatkan dari 16 jadi 18 tahun.
Menurut Dian, pernikahan anak telah merampas kesempatan dan hak perempuan untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Undang-Undang Perkawinan dituding melindungi sistem yang membuat wanita jadi miskin dan tak berdaya.
Koalisi, Dian melanjutkan, sangat heran terhadap putusan MK yang seolah tak melindungi hak konstitusi perempuan. MK justru seperti pengadilan agama yang dalam pertimbangannya lebih banyak mengutip ayat-ayat agama ketimbang kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat. "Rujukannya bukan konstitusi, tapi agama," kata Dian.
Dalam usia 16 tahun ke bawah, menurut Dian, perempuan belum memiliki organ reproduksi yang kuat dan sempurna untuk hamil dan melahirkan. Akibatnya, pernikahan anak atau dini menyumbang angka yang tinggi dalam tingkat kematian ibu dan bayi saat melahirkan.
