TEMPO.CO, Bangkalan - Enam tahun pascaoperasional Jembatan Suramadu, krisis lapangan kerja masih saja terjadi di Pulau Madura. Harapan jembatan akan membawa kemajuan signifikan di pulau itu belum terlihat.

Pembina Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Kajian Sosial Demokrasi (Leksdam) Bangkalan, Aliman Haris, mengungkap itu dalam Sarasehan 6 Tahun Suramadu yang digelar Forum Masyarakat Madura Membangun dan Universitas Trunojoyo Madura, Rabu 22 April 2015. Dia menilai, krisis tetap terjadi karena Badan Pengembangan Wilayah Suramadu yang dibentuk pemerintah tidak fokus menjalankan tugasnya sebagaimana diamanahkan presiden.

"Dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008, pasal 12, dijelaskan bahwa tugas BPWS adalah membangunan dua kawasan kaki Jembatan Suramadu, di Bangkalan dan Surabaya," katanya.

Berseberangan dengan amanah presiden itu, Aliman melihat kerja BPWS hanya membuat pelatihan keterampilan di desa-desa dan meremajakan akses jalan di empat kabupaten di Madura. "Memberi pelatihan dan memperbaiki jalan itu, tugas Pemda bukan BPWS," ujar dia.

Padahal, kata Aliman, jika BPWS fokus pada tugasnya, maka tidak akan ada krisis lapangan pekerjaan di Madura. Dia menunjuk jatah lahan BPWS di kaki Jembatan Suramadu yang seluas 360 hektare dimana 40 hektare diantaranya dikhususkan dibangun untuk rest area, islamic centre, food court dan SPBU. "Jika rest area terealisasi, akan menyerap banyak tenaga kerja," kata dia.

Pengusaha properti di Bangkalan, Yasin Marseli, menyampaikan pandangan berbeda. Dia menilai selain tumpang tindih tugas BPWS dengan pemda di empat kabupaten, pola pikir dan good will pemangku kepentingan di Madura masih 'sakit'.

Yasin memberi kesaksian, dulu ketika Jembatan Suramadu baru diresmikan, investor datang berbondong-bondong ke Madura. Namun, para investor banyak menarik diri karena lehernya 'dicekik' oleh pemangku jabatan yang disebutnya, "Berpola pikir keliru dan sakit."

Dia menceritakan, pernah satu kali investor hendak membangun pembangkit listrik. Pemerintah di empat kabupaten di Madura, mulai dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan berebut untuk mendapatkan proyek tersebut.

Bukannya dapat, sang investor malah mundur karena bingung menjatuhkan pilihan lokasinya. "Tapi itu enam tahun lalu, mudah-mudahan sekarang sudah berubah," kata Yasin lagi.

Kepala Sub Divisi Pengadaan Tanah BPWS, Edy Hariadi, mengatakan, meski sudah tujuh tahun dibentuk, BPWS masih diibaratkan bayi dengan langkah yang gontai. "Saya akan sampaikan pada pimpinan, karena saya ke sini mau ketemu Rektor, tidak tahu kalau ada seminar," katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Sarasehan 6 Tahun Suramadu, Doni Heriyanto mengaku kecewa empat bupati se-Madura batal hadir. Padahal, tujuan sarasehan tersebut untuk mencari solusi terhambatnya pembangunan di Madura. "Kami sudah rencanakan, hasil acara ini akan disampaikan ke Presiden supaya jadi pertimbangan," kata Doni.

MUSTHOFA BISRI