TEMPO.CO, Bandung - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar perencanaan anggaran berhati-hati karena rawan korupsi. "Contoh kemarin hiruk pikuk DKI, tidak mungkin ada selundupan anggaran sampai Rp 12 triliun kalau pelakunya hanya anggota DPRD, pasti main mata dengan instansi yang lain," kata dia saat membuka Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat tahun 2015 di Bandung, Kamis, 2 April 2015.

Tjahjo menuturkan, dalam kasus DKI saat Kementerian Dalam Negeri menyisir anggarannya, mendapati selundupan anggaran jauh lebih besar. "Setelah Kemendagri turun dengan tim, ternyata tidak hanya Rp 12 triliun, tapi ada tambahan hampir Rp 7,6 triliun. Ini gak mungkin kalau bermain sendirian, pembahasan anggaran tentunya adalah DPRD dan pemda," kata dia.

Masih berkaca pada kasus DKI yang masih berlanjut pada proses politik dengan hak angket oleh wakil rakyatnya dan proses hukum di kepolisian, Tjahjo meminta agar pembahasan anggaran jangan malah tersandera. "Anggaran daerah jangan tersandera oleh manuver hukum, atau manuver secara politik. Ada hak-hak DPRD yang harus dilindungi, dihargai, ada hak kepala daerah dan perangkatnya harus dilindungi, tapi jangan sampai anggaran tersandera kepentingan politik," kata dia.

Tjahjo mengatakan, area kedua yang rawan korupsi masih di seputaran dana hibah dan bantuan sosial (Bansos). "Mayoritas pada 2013-2014 ada lebih dari 400 kepala daerah, mulai dari pejabat Kementerian sampai di tingkat bawah terkena masalah hukum gara-gara dana bansos dan hibah," kata dia.

Menurut Tjahjo, dana bansos dan hibah masih dibutuhkan. "Tapi proses dan mekanismenya harus lebih cermat," kata dia. Dia wanti-wanti, semua tahapan dalam proses penganggaran bansos dan hibah harus dipatuhi.

Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu bahasan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jawa Barat untuk perencaaan anggaran 2016. "Kami ingin mempermudah akses pendidikan dan perluasan akses kesehatan dan peningkatan kualitas layanannya," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Bandung, Kamis, 2 April 2015.

Pendidikan dipastikan mendapat porsi 20 persen APBD, sementara kesehatan mendapat porsi 10 persennya. Selebihnya diantaranya infrastruktur mendapat porsi 10 persen dari total pendapatan, serta ekonomi pertanian, pariwisata, hingga program ketahanan keluarga.

Aher membeberkan sejumlah target dalam rencana awal penyusunan anggaran 2016. Di antarnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75-76 poin (tahun 2014 74,28 poin), angka rata-rata lama sekolah 10,25 tahun (tahun 2014 3,34 tahun), Indeks Kesehatan 77 poin (tahn 2014 74,01 poin), Angka Harapan Hidup 70,5-71 tahun (pada 2014 69,02 tahun), Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,3-6,9 persen (tahun 2014 5,07 persen), serta penduduk miskin turun menjadi 8,2-5,9 persen (tahun 2014 9,18 persen).

AHMAD FIKRI