Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuka apel besar Komitmen Aplikasi Deklarasi Sekolah Bersih, Damai dan Anti Korupsi se-Jakarta di Taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 30 Desember 2014. Acara ini untuk menjadikan guru-guru teladan yang baik bagi siswanya. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, mengatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendapat dukungan mayoritas warga Jakarta dalam kisruh anggaran siluman. Menurut dia, dukungan tersebut menjadi modal kekuatan menghadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Berdasarkan survei yang digelar lembaga Populi Center, 42 persen warga Jakarta menyatakan lebih mempercayai informasi yang disampaikan Ahok. "Yang percaya DPRD hanya 7,4 persen," kata Nico di Jakarta, 19 Maret 2015. Sisanya memilih untuk mengikuti pembahasan dan penegakan hukum perihal APBD.
Nico menuturkan tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Ahok di Jakarta mencapai 70 persen. Menurut dia, hal itu membuat Ahok dinilai positif oleh warga. Bahkan sebagian besar warga Jakarta mendukung Ahok untuk melanjutkan kepemimpinannya.
"Bisa menjadi peluang Ahok untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jakarta dari jalur independen 2017 nanti," katanya. Bahkan, jika pilkada digelar sekarang, mantan politikus Gerindra itu berpeluang besar mengalahkan lawan-lawannya. "Dan itu dalam satu putaran."
Secara kinerja, Ahok juga didukung 62 persen warga Jakarta untuk melanjutkan kepemimpinannya. Publik menganggap Ahok masih layak memimpin Jakarta untuk periode 2017-2022. Yang tidak setuju sekitar 22 persen.
Nico mengatakan keuntungan yang didapat Ahok tak lepas dari rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD. Hasil survei menunjukkan 51 persen warga Jakarta menganggap para wakil rakyat itu tidak mewakili aspirasi mereka. "Yang menyatakan puas cuma 8,2 warga," ujarnya.
Riset Populi Center digelar pada 11-14 Maret 2015 dengan melibatkan seribu responden. Penelitian dilakukan menggunakan metode random sampling di enam wilayah, termasuk Kepulauan Seribu. Pemilihan responden disesuaikan dengan proporsi populasi sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik. Sedangkan margin of error dalam survei ini sebesar 3,09 persen.