Tedjo: Belum Ada Usulan Baru Nama Calon Kapolri

Reporter

Editor

Budi Riza

Minggu, 1 Februari 2015 06:47 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, hukum dan keamanan, Tedjo Edhi menghadiri pemusnahan sabu Jaringan Internasional seberat 862kg di Bandara Seokarno Hatta, Tangerang, Banten, 27 Januari 2015. Pemusnahan sabu tersebut didapat dari WNI dan WNA buronan 7 negara. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Kepolisian Nasional Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, sampai saat ini, belum ada rekomendasi nama calon Kepala Polri pengganti Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Belum ada," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut melalui pesan singkat, Sabtu, 31 Januari 2015. Menurut Tedjo, belum ada perbincangan mengenai hal ini. (Baca: Jokowi Order Calon Kapolri Pengganti Budi Gunawan)

Seperti diberitakan, anggota Komisi Kepolisian Nasional, Adrianus Meliala, menjelaskan, secara tersirat, Presiden Joko Widodo menginginkan lembaganya merekomendasikan nama calon Kepala Polri selain Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Hal itu, tutur Adrianus, disampaikan Presiden saat lembaganya ke Istana Negara beberapa waktu lalu.

"Secara tidak resmi, Presiden menginginkan kami untuk mencari nama calon Kapolri lain, tapi masih belum secara formal," kata Adrianus. "Tapi kami tetap tidak bisa segera merekomendasikan nama lain sebelum ada keterangan resmi dari Presiden." (Baca: Budi Gunawan Hadirkan Eks Penyidik KPK Jadi Saksi)

Menurut Adrianus, faktor yang menyebabkan Presiden ingin mencari calon lain adalah status Budi sebagai tersangka. Ditambah adanya desakan dari masyarakat yang meminta Presiden tidak melantik Budi.

Adrianus menjelaskan, hingga saat ini, Presiden masih menunggu status praperadilan yang dilayangkan Budi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Karena Presiden dan kami juga tidak mau asal mengganti nama calon Kapolri jika pengadilan belum memutuskan," ujarnya. "Karena nantinya kami melampaui dan tidak menghargai proses hukum." (Baca: Budi Waseso: Kasus Bambang KPK Lanjut)

Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu menetapkan calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka. Budi disangka terjerat kasus dugaan suap dan kepemilikan rekening gendut saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Polri pada 2003-2006.

Padahal, dua hari sebelumnya, Budi disorongkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa elemen masyarakat meminta Jokowi tidak melantik Budi dan memilih nama lain.

Namun, hingga kini, Jokowi belum mengambil keputusan ihwal nasib bekas ajudan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri itu.

REZA ADITYA


VIDEO TERKAIT:










Baca juga:
Kelompok Ini Menolak Gandhi Bapak Negara India
18 Temuan KNKT, QZ8501 Hadapi Awan 44 Ribu Kaki
Berfoto Dirangkul Obama, Kim Kardashian Bangga
Unjuk Rasa Tolak Eksekusi Mati Bali Nine di Bali

Advertising
Advertising

Berita terkait

Pemblokiran Situs Judi Online Dinilai Kurang Efektif, Kenapa Bukan Buru Bandar Judi sebagai Prioritas?

3 hari lalu

Pemblokiran Situs Judi Online Dinilai Kurang Efektif, Kenapa Bukan Buru Bandar Judi sebagai Prioritas?

Pemerintah getol memblokir jutaan situs judi online beberapa waktu terakhir. Namun, kebijakan ini dinilai kurang efektif. Ini alasan Hadi Tjahjanto.

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Sebut Negara Hukum Lemah Karena Oligarki dan Kleptokrasi, Apa Maksudnya?

4 hari lalu

Mahfud MD Sebut Negara Hukum Lemah Karena Oligarki dan Kleptokrasi, Apa Maksudnya?

Guru Besar Hukum Tata Negara yang juga mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut negara hukum lemah karena oligarki dan kleptokrasi. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Upaya Berantas Judi Online Senilai Rp 600 Triliun pada Triwulan I 2024, Bentuk Satgas hingga Muncul Inisial T

4 hari lalu

Upaya Berantas Judi Online Senilai Rp 600 Triliun pada Triwulan I 2024, Bentuk Satgas hingga Muncul Inisial T

Maraknya judi online membuat Jokowi akhirnya membentuk Satgas Judi Online di bawah pimpinan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. Apa hasilnya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Lantik Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT, Jabatan Setingkat Menteri

9 hari lalu

Jokowi Lantik Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT, Jabatan Setingkat Menteri

Eddy Hartono menggantikan Komjen Rycko Amelza Dahniel yang telah purna tugas sebagai anggota kepolisian sejak 14 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya

75 Tahun SBY, Berikut Karier Politik Susilo Bambang Yudhoyono

11 hari lalu

75 Tahun SBY, Berikut Karier Politik Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hari ini berulang tahun ke-75. Berikut catatan politik SBY.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Mahfud Md Menunjuk Faisal Basri sebagai Tenaga Ahli Satgas TPPU

15 hari lalu

Kilas Balik Mahfud Md Menunjuk Faisal Basri sebagai Tenaga Ahli Satgas TPPU

Faisal Basri pernah berkontribusi sebagai tim Satgas TPPU setelah ditunjuk Mahfud Md saat menjabat sebagai Menko Polhukam.

Baca Selengkapnya

Serba-serbi Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia

18 hari lalu

Serba-serbi Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia

Berbagai persiapan dilakukan jelang kunjungan Paus Fransiskus.

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam: 30 Layanan PDNS Pulih, 137 Lainnya Masih dalam Proses

12 Juli 2024

Menko Polhukam: 30 Layanan PDNS Pulih, 137 Lainnya Masih dalam Proses

Menko Polhukam menyatakan, 30 layanan sudah dipulihkan usai terjadinya serangan siber ransomware ke PDNS 2 Surabaya.

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam: Satgas Bisa Sita Uang di Rekening yang Terindikasi Judi Online

5 Juli 2024

Menko Polhukam: Satgas Bisa Sita Uang di Rekening yang Terindikasi Judi Online

Satgas akan memberikan daftar siapa saja yang tersangkut judi online di lingkaran Pemda.

Baca Selengkapnya

Ini 3 Langkah Pemerintah Atasi Peretasan PDN, Menko Polhukam Targetkan Bulan Ini Beres

1 Juli 2024

Ini 3 Langkah Pemerintah Atasi Peretasan PDN, Menko Polhukam Targetkan Bulan Ini Beres

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, mentargetkan layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pulih bulan Juli 2024 ini.

Baca Selengkapnya